TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso adalah persoalan jalan. Namun kondisi ini tidak didukung dengan anggaran yang memadai. 

Komisi IV DPRD Bondowoso tidak memungkiri persoalan infrastruktur jalan dan sejenisnya masih menjadi keluhkan masyarakat. 

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Sutriyono menjelaskan, permasalahan infrastruktur besar, harapan masyarakat juga besar tetapi daya dukung anggarannya kecil.  

Pada tahun 2024 Pemkab Bondowoso hanya mampu membangun jalan 26 kilometer di luar pemeliharaan atau rehabilitasi. Sementara pemeliharaan sepanjang 3 kilometer sehingga total 29 kilometer. 

Sementara tingkat kerusakan jalan di tahun 2023 sebagai baseline data untuk perencanaan tahun 2024 sepanjang 61 persen, atau sekitar 38,59 persen jalan yang baik dari total jalan 1.379 kilometer. 

“Maka ada sekitar 560 kilometer jalan rusak di Bondowoso. Itu permasalahan kita. Itu posisi akhir di tahun 2023,” jelas dia, Minggu (19/1/2025).

Sementara tahun 2024 Pemkab Bondowoso hanya bisa membangu 26 kilometer ditambah 3 kilometer pemeliharaan atau sekitar 2,7 persen dari total kerusakan dengan total anggaran 38,4 miliar untuk jalan.

Tahun 2025 dianggarkan Rp55 miliar untuk jalan. Menurunya, jika dihitung sederhana pembangunan jalan satu kilometer lebar tiga meter menghabiskan dana Rp1,27 miliar. 

“Akhirnya di Rapat Kerja dengan BSBK mencari solusi, jika hanya Rp55 miliar sementara panjang jalan bertambah 1382 kilometer karena ada upgrade dan downgrade. Maka hanya sedikit yang bisa dibangun. Sekarang 800 kilometer harus diselesaikan,” terang dia. 

Menurut Politisi PKB tersebut, anggaran Rp55 miliar jauh dari kata cukup. Dana Rp55 miliar baru bisa menyelesaikan 40 kilometer. Dia menilai ideal anggaran untuk jalan di atas Rp150 miliar. 

Apalagi kata dia, dana transfer pusat harus ditahan. Tidak boleh digunakan termasuk tidak boleh digunakan untuk infrastruktur. “Kemungkinan untuk makan bergizi gratis. Semoga segera ada solusi,” harap dia. 

Sementara untuk dana pemeliharaan tahun 2025 sekitar Rp7 miliar dibagi 5 UPTD. Dia meminta segera digunakan untuk menunda kerusakan. 

Menurutnya, jika tidak mampu membangun maka harus ditunda kerusakan dengan rehabilitasi. Sebab saat kerusakan parah bisa ditunda maka transportasi tetap lancar. Walaupun demikian lanjut dia, rehabilitasi tidak sebagus hasil pembangunan dan rekonstruksi. 

“Prioritas anggaran untuk pemeliharaan. Kalau rusak satu centimeter segera direhabilitasi agar kerusakan tidak melebar. Anggaran nanti menyesuaikan dengan tingkat kerusakan. Jika harus rekonstruksi atas kerusakan itu ya harus rekonstruksi. Jika harus direhabilitasi tambal sulam harus dilakukan,” jelas dia. 

Menurutnya, apabila dana rehabilitasi tidak masuk transfer pusat yang harus dipanding maka harus segera direalisasikan, karena masyarakat sudah menunggu. 

“Daya dukung anggaran kecil menjadi evaluasi ke dalam bagi tim anggaran dan TAPD dan badan anggaran. Perlu dirajut komitmen bersama agar memprioritaskan pembangunan bagaimana kondisi riil di lapangan,” terang dia. (*)