Laporan Wartawan TribunJabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menilai rencana rotasi dan mutasi ASN oleh Pj Wali Kota Bandung di masa akhir jabatannya adalah hal yang tak etis. Pasalnya hal tersebut dapat mengganggu ketika terjadinya transisi kepemimpinan ke kepala daerah terpilih. 

"Rencana mutasi dan rotasi oleh Pj Wali Kota Bandung ini tidak etis. Seharusnya itu menunggu kepala daerah terpilih," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/1/2025). 

Menurutnya rotasi dan mutasi ASN di lingkungan pemda merupakan kewenangan dari kepala daerah terpilih. Mengingat kepala daerah tersebut yang akan melaksanakan kepemimpinan dalam lima tahun ke depan. 

Oleh karena itu, pihaknya merasa heran dengan adanya wacana rotasi dan mutasi ASN, apalagi dilakukan di masa akhir jabatannya. Rotasi dan mutasi konon sudah dikirim ke Mendagri dan jumlahnya cukup banyak.

"Jadi untuk ini bisa menunggu nanti oleh kepala daerah terpilih. Apalagi Pj ini juga sebenarnya tinggal 1 bulan lagi tapi kenapa melakukan rotasi dan mutasi," ujarnya. 

Lebih jauh, Legislator Partai Demokrat tersebut, berharap rotasi dan mutasi oleh Pj Wali Kota di lingkungan pemda tidak memiliki muatan kepentingan tertentu. 

"Kita berharap rotasi dan mutasi tidak dilakukan oleh Pj, apalagi kalau ini ada muatan kepentingan tertentu," katanya. 

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah menginstruksikan kepada para Pj kepala daerah untuk tidak melakukan rotasi, tanpa persetujuan kepala daerah terpilih.

Terkait instruksi tersebut, Ia menilai banyak Pj kepala daerah yang belum mengetahuinya. 

"Ternyata sudah ada arahan dari Mendagri bahwa Pj tidak boleh melakukan rotasi pejabat-pejabat daerah, tanpa persetujuan kepala daerah yang menang. Instruksi ini tentu harus diikuti oleh Pj Wali Kota Bandung," tandasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung A Koswara saat dikonsumsi terkait adanya mutasi rotasi kepala dinas menyatakan dirinya tidak membantah namun menurutnya masih usulan.

"Ini masih jauh, belum tentu juga zaman saya pelantikan," ujarnya.

Terkait pejabat yang diusulkan berdasarkan merit sistem, ia mengatakan siapapun kepala daerahnya akan memakai sistem ini.