JAKARTA - Pagar laut atau struktur pelindung garis pantai memiliki peran vital dalam melindungi wilayah pesisir dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim. Namun, dalam beberapa kasus, area yang seharusnya menjadi zona konservasi justru dialihfungsikan untuk proyek komersial, sering kali dengan dalih legalitas HGB. Pagar laut yang seharusnya menjadi pelindung alami malah menjadi korban manipulasi administratif. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab?

Fenomena pagar laut di Tangerang, Banten memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Nama besar dua perusahaan keluarga konglomerat-pun ikut terseret kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Malam ini bersama Dhiandra Mugni akan membahasnya secara lengkap di The Prime Show "HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?"

Polemik ini berawal dari ditemukannya pagar laut yang dianggap menutup akses publik ke pantai di wilayah Tangerang. Pagar tersebut memicu protes warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan merasa haknya atas ruang publiknya dirampas.



Tak hanya itu, situasi ini pun semakin diperkeruh dengan temuan data bahwa sebagian besar bidang tanah di lokasi tersebut telah diterbitkan sertifikat HGB yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar. Pertanyaannya, apakah sertifikat HGB ini diterbitkan dengan prosedur yang benar? Dan siapakah sajakah oknum yang harus bertanggung jawab?



Saksikan selengkapnya dalam The Prime Show “HGB Pagar Laut Hanyut, Siapa Tersangkut?” malam ini bersama para narasumber , Kholid - Nelayan (Zoom), Tarsin - staff desa kohod dan ⁠Komisi IV DPR, Malam Ini pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.