Sehari setelah dinyatakan sebagai presiden interim Suriah, Ahmed al-Sharaa berjanji pada hari Kamis (30/01) untuk menggelar "konferensi dialog nasional" dan membentuk pemerintahan yang inklusif.
"Kami akan bekerja pada pemerintahan transisi inklusif yang mencerminkan keragaman Suriah," katanya dalam pidato televisi pertamanya sejak jatuhnya pemimpin terguling Bashar Assad pada Desember 2024.
Al-Sharaa menegaskan bahwa proses ini akan membawa Suriah menuju "pemilu yang bebas dan adil" serta berkomitmen menjaga "perdamaian sipil" dan kesatuan wilayah Suriah.
Dalam pidatonya, al-Sharaa menyatakan akan membentuk badan legislatif kecil untuk mengisi kekosongan parlemen hingga pemilu baru digelar. Parlemen Suriah sebelumnya telah dibubarkan pada hari Rabu (29/01).
"Kami akan mengumumkan dalam beberapa hari mendatang sebuah komite yang bertugas mempersiapkan konferensi dialog nasional, sebuah platform langsung untuk diskusi, untuk mendengarkan berbagai pandangan tentang program politik masa depan kami," katanya.
Proses ini nantinya akan diikuti dengan "deklarasi konstitusional," yang mengarah pada penyusunan konstitusi baru bagi Suriah. Al-Sharaa sebelumnya menyebut bahwa proses ini, termasuk penyusunan konstitusi dan pemilu, bisa memakan waktu hingga empat tahun.
Al-Sharaa berjanji untuk "mengadili para pelaku kejahatan yang telah menumpahkan darah warga Suriah dan melakukan pembantaian," baik mereka yang masih berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun institusi negara yang kuat, berbasis kompetensi dan keadilan, serta ekonomi yang stabil.
Pada Rabu (29/01), Departemen Operasi Militer, yang berafiliasi dengan pemerintahan baru Suriah, mengumumkan pembatalan konstitusi 2012, pembubaran parlemen Assad, serta pembubaran semua kelompok bersenjata untuk kemudian diintegrasikan ke dalam institusi negara.
rs/ha (AFP, dpa, Reuters)
