Airlangga Temui Sri Mulyani Bahas Coretax, Harap Penerimaan Negara Tak Terganggu
kumparanBISNIS February 03, 2025 04:03 PM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Senin (3/2), di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membahas kendala sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menegaskan pentingnya kesiapan sistem agar tidak mengganggu penerimaan negara.
"Kita lihat progres dari Coretax. Kita beri dukungan, bahwa ini kan agar dipersiapkan dan yang kedua terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret. Itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan," kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2).
Coretax, yang merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Airlangga mengakui beberapa wajib pajak masih mengalami kendala dalam penerapannya.
"Ya itu semua pada saat launching sistem seperti ini pasti ada kendala. Justru kendala itu menjadi feedback untuk masukan perbaikan," katanya.
Hingga saat ini, belum semua sistem kementerian/lembaga (KL) dan perbankan terintegrasi dengan Coretax. Airlangga menekankan sistem ini membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak agar dapat berjalan optimal
"Itu kan semua harus mempersiapkan interoperability, apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak. Jadi ini kan bukan sistem yang satu pihak. Bukan hanya dari DJP, tetapi dari wajib pajaknya pun perlu mempersiapkan," jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya sistem yang berbeda bagi jenis wajib pajak tertentu. Terutama perusahaan dengan transaksi faktur yang sangat tinggi.
Ketika ditanya apakah ada target waktu tertentu agar sistem ini bisa stabil, Airlangga menyerahkan keputusan tersebut kepada DJP. "Ya itu dipersilakan kepada DJP," katanya singkat.
