Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkena pemotongan anggaran Rp 2,74 triliun dari pagu Rp 4,80 triliun di 2025. Hal itu akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya sedang putar otak untuk melihat mana program-program yang prioritas dan tidak untuk kemudian bisa dipangkas anggarannya.

"Iya kira-kira kurang lebih segitu (dipotong Rp 2,74 triliun). Kita sedang masih bahas ini, jadi kita sedang hitung. Itu kan artinya kami harus melihat lagi mana program yang benar-benar prioritas, mana yang kemudian tidak," kata Yassierli kepada wartawan saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2025).

"Operasional bisa nggak kita efisienkan, kita efisienkan. Ini masih belum selesai ini, saya harus balik menyelesaikannya," tambahnya.

Kedatangan Yassierli sendiri untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kedatangannya guna meminta saran terkait peluang-peluang agar program yang sudah direncanakan tetap berjalan meski adanya pemangkasan anggaran ini.

"Kira-kira strateginya seperti apa dengan kondisi anggaran kita dipangkas, ada nggak peluang-peluang lain yang kemudian program ini bisa jalan," ucapnya.

Program yang dimaksud yakni pembuatan lembaga produktivitas nasional. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendukung percepatan penyerapan tenaga kerja.

"Itu harusnya melibatkan beberapa kementerian lain. Itu harusnya sih dengan under supervisi dari Kemenko Perekonomian. Jadi kita ingin langsung mendiagnosa sektor-sektor industri mana yang kemudian bisa kita improve produktivitasnya, kemudian dari situ nanti kita akan terjunkan konsultan dan ahli produktivitas untuk membantu mendiagnosa permasalahannya apa dan kemudian boosting produktivitasnya," beber Yassierli.