Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar tata niaga penyaluran LPG 3 kilogram (kg) semakin tertib. Pengusaha meminta agar oknum nakal yang menghambat penyaluran LPG 3 kg secara tepat sasaran diberantas.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi, Akbar Himawan Buchari mengatakan negara tidak boleh kalah dari oknum yang hanya mencari keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

"Bang Bahlil (Menteri ESDM) sempat mengatakan jika ada pengoplosan gas 3 kilo, kemudian dijual ke industri. Praktik-praktik seperti ini tentu merugikan negara, dan harus diberantas. Negara tidak boleh kalah dari pelaku industri nakal," ujar Akbar dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Saat ini pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg sebagai sub pangkalan. Namun, mereka harus segera mendaftar melalui aplikasi Merchant Applications Pertamina (MAP) untuk menjaga peredaran dan harga di tingkat konsumen.

Akbar berharap dengan cara tersebut semua pengecer bisa masuk ke dalam sistem yang terpantau sehingga subsidi yang diberikan negara kepada masyarakat bisa menjadi tepat sasaran.

"Penerimaan negara yang dikumpulkan, salah satunya melalui pajak, dan salurkan kepada rakyat miskin melalui subsidi justru dinikmati segelintir pihak. Praktik seperti ini sangat meresahkan," kata Akbar.

Akbar mengusulkan agar tata niaga LPG 3 kg juga perlu mendapat pengawasan berlapis. Dengan begitu, sekalipun ada sub pangkalan, harga jual tidak lebih dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dan subsidi bisa tepat sasaran.