TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah daerah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Perum Bulog untuk segera menyerap GKP dari para petani sesuai HPP.

"Perum Bulog harus segera turun, menyerap dan membeli gabah petani sesuai HPP. Jangan sampai pada panen raya dari Februari hingga April 2025 petani belum merasakan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg)," kata Yohan dalam keterangan persnya, Kamis (6/2/2025).

Diketahui, dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR, Selasa (4/2/2025) dengan Badan Pangan Nasional, terungkap pembelian GKP yang sesuai bahkan di atas HPP terjadi di tujuh provinsi. Diantaranya  NTT, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Sementara, harga pembelian GKP di bawah HPP terjadi di 10 provinsi. Yakni, Jawa Tengah Rp 6.412/kg, Nusa Tenggara Barat Rp 6.400/kg, Kalimantan Tengah Rp 6.400/kg, Jambi Rp 6.336/kg, Yogyakarya Rp 6.320/kg, Sumatera Utara Rp 6.252/kg, Banten Rp 6.243/kg, Bali Rp 6.100/kg, Sulawesi Tenggara Rp 6.000/kg dan Sumatera Selatan Rp 5.558/kg.

"Pembelian di bawah HPP ini karena penyerapan oleh pihak swasta, seperti pabrik penggilingan padi. Karena itu, Bulog harus turun tangan, membeli gabah petani sesuai HPP," papar Yohan.

Mengingat, kata Politisi PAN ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dalam negeri pada 2025.

"Anggaran tersebut kami rasa sangat cukup bagi Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton gabah selama panen raya pada awal tahun ini," ucap Yohan.

Terkait imbauan Presiden Prabowo Subianto agar pabrik penggilingan membeli harga GKP sesuai HPP, Yohan menyampaikan hal tersebut bentuk kepedulian Presiden terhadap nasib para petani.

"DPR mendukung imbauan Presiden agar pabrik penggilingan juga membeli gabah sesuai HPP. Jangan beralasan karena kualitas gabah, kadar air, rendeman sehingga pembelian di bawah HPP," ucap Yohan. 

Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 ini juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang akan mengusulkan pemecatan terhadap Kepala Bulog daerah yang membeli gabah di bawah HPP.

"Kami juga mengapresiasi Pemerintah yang telah buat kebijakan berpihak pada petani. Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan," pungkas Presidium MN KAHMI ini.