TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghapus seluruh fasilitas bagi pimpinan serta survei nasional sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran tahun 2025.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan kebijakan ini diambil setelah BRIN mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,42 triliun dari total pagu awal Rp 5,84 triliun.

"Fokus efisiensi anggaran BRIN tahun 2025 itu kami fokuskan pada penghapusan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas pembiayaan pengundang tentu saja," kata Handoko dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia menjelaskan, dengan adanya pemangkasan, anggaran BRIN yang semula Rp 5,84 triliun kini tersisa Rp 4,41 triliun.

"BRIN dikenakan rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp 1,429 atau 24,46 persen dari total pagu BRIN untuk tahun anggaran 2025," ucap Handoko.

Handoko pun merinci delapan langkah efisiensi anggaran BRIN tahun 2025 antara lain.

Pertama, penghapusan perjalanan dinas luar negeri, kecuali yang dibiayai oleh pihak pengundang atau mobilitas riset yang sangat selektif.

Kedua, penghapusan seluruh fasilitas bagi pimpinan, termasuk Kepala BRIN hingga seluruh jajaran pimpinan di lingkungan BRIN.

Ketiga, penghapusan seluruh paket rapat dan konsumsi, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal.

Keempat, pembatasan signifikan perjalanan dinas dalam negeri, kecuali yang dibiayai oleh pihak pengundang.

Kelima, penghapusan pameran dan kegiatan seremonial, kecuali jika didanai oleh mitra kerja sama.

Keenam, penyesuaian standar bea masukan internal untuk seluruh aktivitas di BRIN.

Ketujuh, penyesuaian layanan dan jasa oleh pihak ketiga guna menekan biaya operasional.

Kedelapan, penghapusan seluruh survei nasional dalam tahun anggaran ini.