TRIBUNNEWS.COM - Perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mengalami kemunduran besar.
Pada Minggu (23/2/2025), Hamas mengumumkan penundaan seluruh negosiasi.
Keputusan ini diambil setelah Israel menunda rencana pembebasan tahanan Palestina.
Hal ini didasarkan kekesalan Hamas terhadap Israel yang belum membebaskan 620 tahanan Palestina, yang harusnya dibebaskan pada Sabtu (22/2/2025), seperti yang telah disepakati sebelumnya.
Pejabat Hamas, Basem Naim, mengatakan kepada Reuters kalau kelompoknya tidak akan melanjutkan pembicaraan melalui mediator hingga Israel memenuhi komitmennya.
"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat mayat dan enam tawanan Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu," ujar Naim.
Hamas meminta mediator, termasuk Mesir dan Qatar, untuk memastikan Israel mematuhi ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata.
"Para mediator harus memastikan musuh mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam teks yang disepakati," kata Naim.
Kebuntuan ini berisiko menggagalkan gencatan senjata yang rapuh, yang sejauh ini menghasilkan pertukaran tawanan di kedua belah pihak, tetapi tetap sangat tidak stabil.
Samaa TV melaporkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut adanya "upacara yang memalukan" di Gaza, merujuk pada pertukaran tahanan sebelumnya.
Pemerintah Israel tidak memberikan jadwal baru untuk pembebasan tersebut, Al Jazeera melaporkan.
Pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungannya terhadap keputusan Israel untuk menunda pembebasan tahanan Palestina.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Brian Hughes, menyatakan penundaan ini merupakan "respons yang tepat", mengingat perlakuan yang dianggap biadab oleh Hamas terhadap tahanan Israel.
Presiden Donald Trump juga siap mendukung Israel dalam "tindakan apa pun yang dipilihnya terkait Hamas."
Pejabat senior Uni Eropa bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, di Brussels pada Senin (24/2/2025).
Pertemuan ini akan menghidupkan kembali dialog langsung antara Uni Eropa dan pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Saar dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, bakal memimpin pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel, yang menjadi sesi pertama sejak 2022.
Pembicaraan kali ini akan berfokus pada situasi kemanusiaan di Gaza, hubungan Israel-Palestina, dan perubahan dinamika regional.
"Dewan Asosiasi hari Senin merupakan kesempatan penting untuk menegaskan kembali dan memperkuat kemitraan antara Israel dan Uni Eropa," kata Duta Besar Israel untuk Uni Eropa, Haim Regev kepada Reuters.
Kehadiran tank lapis baja Israel di Tepi Barat telah memicu kecaman dari Al-Haq, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Ramallah.
Organisasi ini menyebutkan bahwa intensitas "serangan militer brutal Israel di Tepi Barat utara" tengah meningkat.
Al-Haq menyatakan bahwa lebih dari 40.000 warga Palestina telah dipaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak dimulainya gencatan senjata di Gaza.
Mereka mendesak adanya "intervensi internasional yang mendesak" untuk menghentikan kekerasan tersebut.
“Peningkatan serangan Israel di Tepi Barat merupakan bagian dari rencana kolonial pemukim untuk secara sah mencaplok wilayah tersebut,” ungkap Al-Haq.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa sebuah pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional pada bulan Juli menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Israel segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah tersebut.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
