TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan, dari 500 lebih Letter of Intent (LoI) yang mereka terima, tidak semuanya menyatakan minat berinvestasi di Nusantara.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, dari 500 lebih LoI, ada sekitar 200 yang berminat investasi.
"Total LoI dulu kami pernah sampaikan, mencapai lebih dari 500, tapi kami itu sudah mengevaluasi, tidak semua LoI itu minat investasi," katanya ketika ditemui di acara Market Sounding Proyek KPBU IKN di auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).
"Jadi kita seleksi betul-betul, dari 500 lebih itu sekitar 200-an yang minat investasi, yang lain tuh ada yang kontraktor, supplier," lanjutnya.
Ia mengatakan, sudah ada 40 lebih investor yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, katanya, ada banyak juga yang ingin berkolaborasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Agung juga menyebutkan bahwa sekarang Otorita IKN tidak lagi melihat investasi dari nilainya.
Namun, Otorita IKN kini menargetkan agar seluruh persil (bidang tanah,red) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditawarkan kepada investor.
Hal itu sejalan juga dengan target Presiden Prabowo Subianto pada 2028, yaitu menjadikan IKN menjadi ibu kota politik.
"Target tahun ini sesuai dengan target Pak Prabowo, menjadikan ibu kota politik di 2028, seluruh persil daerah investment di KIPP itu bisa kita tawarkan. Jadi, bukan nilainya, tapi lahannya itu bisa dikembangkan," ujar Agung.
Pada Senin ini, Otorita IKN baru saja mendapatkan investasi sebesar Rp 1,25 triliun dari lima perusahaan.
Lima perusahaan itu akan membangun kawasan mixed-used, hotel, perkantoran, dan universitas.
Kelima pelaku usaha itu adalah Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya, PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.
Pada PKS sebelumnya, biasanya pengusaha diberi waktu selambat-lambatnya 18 bulan untuk melakukan pembangunan.
Namun, pada kali ini, lima perusahaan tersebut telah bersepakat untuk memulai pembangunannya pada tahun ini.
Agung menyebutkan bahwa kesepakatan antara para pengusaha itu untuk memulai pembangunan pada tahun ini sebagai bentuk memberi keyakinan bahwa infrastruktur di IKN terus berjalan.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1B dan 1C juga akan dimulai pembangunan infrastrukturnya di tahun ini," ujar Agung.
"Sehingga, kami harap bersamaan antara infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan investor yang membangun fasilitasnya ini, bisa berjalan lebih jauh," lanjutnya.
Sebelumnya, Agung pernah menyatakan bahwa Otorita IKN telah menerima lebih dari 500 LoI atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal.
"500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi," ucap Agung, Senin (18/11/2024).
Artinya, minat investasi bukan hanya berasal dari badan usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.
