TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan kepala sekolah SMA/SMK di Jawa Barat terancam dicopot dari jabatannya,

Lantaran sudah melanggar Surat Edaran Gubernur tentang pelaksanaan study tour.

Diketahui ada 111 SMA dan 22 SMK yang "ngotot" melaksanakan study tour ke luar provinsi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi baru saja dilantik.

Melansir dari Tribunnews.com, senin (24/2/2025) Dedi Mulyadi mengatakan ancaman pencopotan tersebut lantaran didasarkan pada surat edaran PJ Gubernur Lama terkait piknik ke luar provinsi.

"Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang)," kata Dedi

"Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen," lan.jut Dedi.

Tentang pencopotan kepala sekolah, Dedi menjelaskan nantinya mereka bisa kembali menjadi guru biasa.

Namun, saat ini, kata Dedi, pihaknya masih memerintahkan Inspektorat Jabar melakukan audit untuk menyimpulkan, sanksi apa yang akan diberikan terhadap kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan study tour.

Sebab, meskipun ia memperingatkan akan mencopot kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan soal study tour, jelas Dedi, kewenangan memberhentikan permanen tetap berada di tangan Dinas Pendidikan.

"Enggak ada problem, sama juga rektor bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa," jelas dia, dikutip dari Kompas.com.

"Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit."

"Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan," tutur Dedi.

Tak hanya memerintahkan Inspektorat Jabar, Dedi juga meminta meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.

Dedi sekali lagi menekankan pihaknya akan menonaktifkan kepala sekolah yang melanggar aturan, sampai audit selesai dilakukan.

"Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua," tegas Dedi.

Pengamat: Dedi Mulyadi Harus Beri Penjelasan

Tentang keputusan Dedi Mulyadi menonaktifkan kepala sekolah yang melaksanakan study tour ke luar provinsi, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan tanggapannya.

Ia menilai Dedi seharusnya memberikan penjelasan terkait larangan study tour ke luar provinsi.

"Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya."

"Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya," kata Cecep, Minggu (23/2/2025).

Cecep juga menyarankan agar aturan mengenai study tour dibuat lebih detail lagi.

Ia berharap Dedi bisa berdiskusi dengan pihak terkait untuk bisa menentukan seperti apa regulasi mengenai study tour.

Pihak terkait yang dimakud Cecep di antaranya adalah sekolah, orang tua, hingga agen travel.

"Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar."

"Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya," jelasnya.

Cecep juga mengaku tak setuju, jika study tour lebih banyak wisata ketimbang pembelajarannya.

Karena itu, Cecep mengimbau pihak sekolah agar memperbanyak porsi belajar saat study tour berlangsung.

"Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil, namun masuk dengan mata pelajarannya," ujarnya. 

Cecep, pada prinsipnya, berharap Dedi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk memberhentikan kepala sekolah terkait study tour.

Sebab, menurut dia, pemberhentian kepala sekolah justru tidak menyelesaikan masalah.

Ia menilai mengedepankan dialog lebih penting ketimbang buru-buru mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

"Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah."

"Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik."

"Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan," pungkas Cecep.

(*/ Tribun-medan.com)