Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai menerapkan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) mulai Senin, 24 Februari kemarin. Sejalan dengan itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut sistem pelayanan kepegawaian yang dapat diakses secara online oleh seluruh pegawai dan pengguna layanan.
Zudan memastikan efektivitas layanan BKN lewat penerapan WFA yang baru dimulai di BKN telah didukung dengan sistem yang dapat diakses secara online oleh seluruh pegawai dan pengguna layanan, baik instansi maupun para ASN hingga masyarakat umum.
"Layanan Pengelolaan ASN sudah dilayani secara daring. Tugas layanan publik BKN seperti penetapan NIP, proses Kenaikan Pangkat, Mutasi, hingga Pensiun sudah dilayani secara daring lewat sistem berbagi pakai SIASN dengan seluruh instansi, jadi dapat diakses di manapun dan kapan pun," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (25/2/2025).
Zudan menjelaskan mengenai digitalisasi birokrasi di lingkungan BKN telah dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan monitoring secara berkala, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara eksternal, pengguna layanan BKN juga dapat memonitoring perkembangan layanan kepegawaiannya lewat Helpdesk BKN dan MyASN khusus bagi pegawai ASN.
Sementara secara internal, selain oleh para pimpinan JPT Pratama masing-masing unit kerja di BKN, target dan realisasi kerja pegawai dilakukan melalui sistem e-Kinerja BKN.
"Skema WFA ini salah satunya memberikan pola pelayanan baru yang lebih efisien dan mudah bagi stakeholders untuk mengakses layanan sehingga tidak perlu repot harus datang ke kantor BKN secara langsung," imbuh dia.
Sebelumnya, Zudan Arif menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh instansinya dalam menyikapi efisiensi belanja yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dengan menerapkan Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari.
"Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," kata Zudan dalam giat Apel Pagi yang rutin dilaksanakan pegawai, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Instruksi presiden soal efisiensi anggaran 2025 dinilai merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan
