Kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto juga menyasar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 yang dipotong hingga 50,59 Triliun.
Faktanya efisiensi TKD jelas berdampak kepada pemotongan anggaran lain termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus).
Atas hal ini, Filep Wamafma, Senator Papua Barat, kembali menyatakan keprihatinannya.
"Tentu saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Saya akan terus bersuara terkait efisiensi agar jangan mengorbankan hak Orang Papua atas dana Otsus," kata Filep, Jumat (28/2/2025).
Dilihat dari fiskal daerah yang kecil dari kabupaten/kota dan provinsi, pemotongan atau efisiensi dana berdampak pada pendapatan belanja daerah.
Pemerintah semestinya paham bahwa ketergantungan provinsiprovinsi di Tanah Papua kepada dana Otsus masih sangat besar karena harapan membangun Papua jelas berasal dari Dana Otsus.
"Terlebih jika selama ini dana Otsus dijadikan sebagai sumber penguatan APBD," ungkap Filep.
Lebih lanjut, senator yang juga pakar Hukum Otsus ini, mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan dana Otsus.
Dia menekankan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus menegaskan poin pokok urgensi adanya Otsus.
Kedua poin pokok tersebut sudah secara gamblang menegaskan bahwa Otsus itu tidak dapat ditawar dan diganggu gugat, apalagi atas nama efisiensi anggaran.
"Logika hukum terkait afirmasi OAP sekaligus percepatan pembangunan kesejahteraan akan menjadi kontraproduktif dengan kebijakan pemotongan dana Otsus dalam rangka efisiensi itu," tegasnya.
Kebijakan efisiensi sangat berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan daerah, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah.
Padahal hakikat dari Otsus adalah dana afirmasi, dana yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan baik SDM maupun infrastruktur.
Jadi, jika pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi terhadap dana Otsus ini, sama saja tidak sepenuhnya mendukung Otsus Papua, tambah Filep.
Di kesempatan yang sama, Filep kemudian menyoroti agenda nasional pembangunan di Papua.
Menurutnya, adanya efisiensi juga akan berdampak pada berjalannya agenda nasional di Papua yang tertuju pada Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Efisiensi juga berpotensi menambah tantangan pengentasan kemiskinan di Papua.
Filep lantas membuka data BPS per September 2024 yang menampilkan bahwa semua provinsi di Tanah Papua termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.
Mulai dari Papua Pegunungan dengan total persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 12,11 persen, persentase perdesaan mencapai 31,00%, dan jumlah terbaru mencapai 29,66%.
Papua Tengah dengan persentase perkotaan sejumlah 5,27%, persentase perdesaan mencapai 34,86%, dan jumlah terbarunya senilai 27,60%.
Lalu Papua Barat dengan persentase perkotaannya yaitu 9,50%, persentase perdesaan mencapai 26,34%, dan jumlah terbarunya adalah 21,09%.
Kemudian Papua Selatan dengan persentase kemiskinan di perkotaan sejumlah 3,65%, perdesaan 28,47%, dan jumlahnya saat ini mencapai 19,35%.
Selanjutnya Papua dengan persentase perkotaan yaitu 5,9%, perdesaan mencapai 36,57%, dan jumlah saat ini yaitu 18,09%.
Yang terakhir adalah Papua Barat Daya dengan persentase perkotaannya mencapai 8,03%, perdesaan sebesar 25,90%, dan jumlah saat ini adalah 16,95%.
Angka ini pasti akan bertambah jika dana Otsus dikurangi.
Demikian juga, kalau bicara kesehatan dari aspek stunting, pada 2024 tercatat provinsi Papua Tengah paling banyak angka stunting sekitar 39,4%, yang diikuti Papua Pegunungan 37,3?n Papua Barat Daya 31%.
"Lalu sekarang, kalau ada pemotongan dana Otsus, bukankah akan semakin sulit menurunkan angka stunting di Tanah Papua?" kata Filep.
Paradoks semacam itulah yang membuat saya harus berbicara dan memberikan masukan kepada Pemerintah.
"Maka saya meminta Presiden untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi terhadap dana Otsus.
Dana Otsus ini merupakan dana yang sangat diharapkan untuk menopang kebijakan afirmasi di Papua.
OAP berharap agar Otsus mampu mengafirmasi mereka, mengangkat harkat dan martabatnya, serta menyejahterakan mereka.
Faktanya hari ini, efisiensi dana Otsus bisa jadi akan menyebabkan afirmasi hanya omongomong politik saja," tutup Filep.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
