Menteri BUMN Erick Thohir buka suara merespons kasus hukum yang melibatkan perusahaan pelat merah. Terbaru, kasus tata kelola impor minyak yang diusut Kejaksaan Agung.

Erick Thohir mengatakan kasus yang menimpa sejumlah BUMN seharusnya tidak disamaratakan bahwa seluruh korporasinya tidak baik. Sebab kasus tersebut umumnya hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah ini yang kita jaga," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

Erick menyebut kasus-kasus hukum sempat dialami beberapa BUMN seperti ASDP hingga Garuda Indonesia. Menurutnya hal itu harus dijadikan momen untuk mendorong transparansi besar-besaran.

Ia juga mencontohkan persoalan di PT PANN (Persero) yang dulunya bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Meski begitu, ditemukan fakta bahwa PT PANN justru lebih banyak mengandalkan bisnis perhotelan. PT PANN sendiri sudah dibubarkan pada Oktober 2024.

"Tapi setelah saya gali, bisnisnya hotel. Nah itu yang kita perbaiki. Tapi tau nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin, periode saya. Saya baru, oh barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah dengan undang-undang BUMN ini, sekarang kita bisa menutup lebih cepat," bebernya.

Erick juga membantah semua BUMN terlibat kasus korupsi dan sebaliknya justru mengedepankan transparansi. Menurutnya jika semua BUMN korupsi maka tidak mungkin perusahaan pelat merah bisa mendapatkan profit Rp 310 triliun.

"Sama yang tadi saya bilang. BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun," tutupnya.