TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di perusahaan, meskipun kasus yang mencuat saat ini terjadi sebelum ia menjabat.
Sebagai pemimpin yang diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023.
Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap ada di pundaknya.
Oleh karena itu, dia bersama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang 'kembali'.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan pada Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan kasus oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidak langsung tampil ke publik guna menghindari kesan defensif.
Keputusan tersebut diambil agar tidak memperkeruh suasana serta memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan evaluasi internal.
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa.
Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.
