TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).

Diungkapkan Dasco, pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CASN dan CPPPK pada pekan depan.

"Kami akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah mengenai keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," kata Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Dasco menjelaskan, sebelumnya Komisi II DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait percepatan proses pengangkatan CASN dan CPPPK.

"Kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah beberapa waktu yang lalu, berdasarkan hasil rapat Komisi II denganKemenpan RB dan BKN," ujarnya.

Dasco menekankan bahwa percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk mendapatkan posisi di sektor pemerintahan.

Sebab itu, ia berharap agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.

"Kami meminta pemerintah untuk melakukan simulasi-simulasi agar bisa mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025," ujarnya.

Adapun jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi ASN akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025. 

Sementara itu, pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan tahap II juga digelar serentak pada Maret 2026.

Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. 

Sedangkan, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu (5/3/2025) lalu.