TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bakal melakukan aksi terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN).

Aksi tersebut dilakukan karena CASN Sragen ini merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah.

Para peserta ASN tersebut rencananya bakal membentuk aliansi Merah Putih dan melakukan aksi di Jakarta pada 18 Maret 2025.

"Yang jelas kami yang sudah lulus untuk P3K tahap 1, untuk kebijakan pemerintah pusat, Kemenpan-RB, DPR RI Komisi 2 RI, Komisi 2 kami tetap kecewa," ujar CPPPK yang lulus seleksi tahap I tahun 2024 Sragen, Uut Haryanto saat dihubungi, Jumat (14/3/2025).

Dia mengungkapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen pada 7 Februari 2025 lalu sudah mengusulkan nomor induk pegawai bagi calon PPPK ke pemerintah pusat.

Pemerintah Pusat pun sudah memberikan balasan untuk surat yang dikirim BKPSDM Sragen.

Namun, sampai kini belum ada penyerahan SK pengangkatan.

 "Karena sudah jelas, suratnya sudah ada, tanggal 7 Februari kemarin dari BKPSDM sudah ada pengusulan NIP ke pemerintah pusat, pemerintah pusat sudah kembali ke BKPSDM daerah ini, sampai sekarang belum dikasihkan untuk SK-nya," ujar CPPPK SMPN 1 Ngrampal itu.

Uut mengatakan, penundaan itu merugikan beberapa calon pegawai khususnya mereka yang lolos jalur PPPK.

Menurutnya, kebanyakan para CPPPK merupakan tenaga honorer Pemkab Sragen dan beberapa sudah memasuki masa pensiun.

"Banyak yang masa-masa pensiun? Banyak sekali. Hampir kalau PPPK teknis lainnya hampir separuhnya untuk masa pensiun," kata dia.

"Teman saya ini satu instansi ada 2 orang yang masuk masa pensiun. Tapi, kami tetap memperjuangkan hak kita. Supaya segera dikeluarkan SK-nya," beber dia.

Berencana Demo di Jakarta

Para CASN itu rencananya akan membentuk aliansi Merah Putih untuk kemudian bergabung dengan sejumlah masa di Jakarta, 18 Maret 2025.

"Ya nanti kami sudah, besok kumpul bersama untuk kelanjutan. Berapa personel yang dikirim kesana, tergantung sama daerah lain juga. Karena ini juga mendadak," katanya lagi.

Aksi tersebut dilakukan guna menolak penundaan pengangkatan CASN.

"Tuntutannya yang pertama untuk penundaan, kami mohon dari yang lulus tahap 1 ini supaya dibatalkan. Menurut saya nggak merakyat. Tidak sesuai dengan janji Presiden. Tidak sesuai ya segera ditindaklanjuti untuk Menterinya. Yang jelas kami secara umum kami tetap dirugikan," lanjut dia.