TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah pemerintah yang mempersiapkan keamanan dan kelancaran mudik Lebaran 2025.
Namun demikian, salah satu kebijakan pemberlakuan pembatasan operasional pengangkutan barang selama 16 hari, yaitu 24 Maret hingga 8 April 2025, ia nilai perlu dipertimbangkan ulang oleh pemegang kebijakan secara mendalam.
“Sebenarnya, kebijakan pembatasan operasional angkutan barang ini tidak perlu dilakukan. Karena bisa berpotensi munculnya kelangkaan barang, yang tentu akan menganggu ekonomi di masyarakat dengan adanya inflasi harga barang, dan masyarakat akan menemui kesulitan mendapatkan barang hingga beberapa hari setelah Lebaran,” kata Bambang Haryo, Sabtu (15/3/2025).
Alasannya adalah karena sesudah libur panjang, industri pasti akan bergerak bersama untuk mendistribusikan hasil produksi yang tertumpuk. Dan ini terjadi di semua Industri yang ada di Indonesia.
“Bila berakhir waktu larangan, maka semuanya akan bergerak bersama sama menyalurkan logistik hasil industri yang tertumpuk dan akan terjadi kemacetan serta kesulitan untuk mendapatkan transportasi logistik yang dapat melayani hasil dari logistik industri yang tertumpuk tersebut,” ujarnya.
Bambang Haryo pun menyebutkan kebijakan ini agak sedikit bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Kita harus dorong percepatan pergerakan logistik dan tidak boleh terhambat sedikitpun bahkan sampai dengan waktu 16 hari. Tentu akan menganggu aktifitas ekonomi di semua sektor,” ujarnya lagi.
Lagipula, lanjutnya, untuk masa libur lebaran kali ini, telah ada kebijakan yang mencegah penumpukan pemudik.
Misal dari Kemendikdasmen, yang sudah memanjangkan waktu libur anak sekolah, dari 21 Maret sampai dengan 8 April 2025, menjadi lebih lama 7 hari dibanding tahun lalu sehingga waktu pergerakan liburan sekolah menjadi semakin panjang dan merata.
Juga kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang ditekankan kepada para pekerja dari kementerian perhubungan, satu bulan sebelum hari H lebaran.
Juga ada kebijakan presiden yang mempercepat pembayaran THR, paling lambat H-7, yang sangat berbeda jauh dengan kebiasaan perusahaan yang membayar THR pada H-1 atau H+2 lebaran.
“Sehingga, besar kemungkinan pemudik tidak akan menumpuk atau kemacetan,” tegas Bambang Haryo.
Pemerintah pun juga mengeluarkan program mudik gratis di semua moda transport lebih besar, transportasi laut naik 3 kali lipat, dengan total angkutnya mencapai 60.212 kursi dan jumlah tiket angkutan publik ditingkatkan menjadi 781.723 tiket.
Angkutan darat juga ditingkatkan menjadi 520 bis dengan kapasitas 21.536 kursi dan kereta api tersedia 2.550 kereta atau 4.568.838 kursi.
“Harusnya para pemegang kebijakan percaya diri dong. Pasti kendaraan pribadi yang lewat di jalan raya akan semakin berkurang, dan tidak akan terjadi kepadatan,” ungkapnya.
Ia pun menyatakan seharusnya kementerian perhubungan dan Kepolisian RI bisa memahami bahwa kemacetan itu hanya terjadi di beberapa sumbu saja dan hanya di jalur utara Pulau Jawa saja.
Sementara di pulau selain Jawa, tidak ada kemacetan. Dan ini sudah menjadi rutinitas tiap tahun pada saat mudik lebaran.
“Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua itu tidak ada kemacetan. Jadi tidak boleh pemegang kebijakan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya pukul rata seperti itu. Seluruh Indonesia, angkutan barangnya tidak boleh bergerak. Kan logistik barang itu dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak hanya tinggal di Jawa saja. Belum lagi wilayah-wilayah yang sekarang sedang terdampak bencana banjir. Tidak boleh dihambat logistik mereka. Kalau memang yang macet di Jawa, ya bikin kebijakan pembatasan-nya untuk di Jawa saja,” tegasnya.
Bahkan, di wilayah Jawa ini pun, lanjutnya, sebenarnya kemacetan bisa ditanggulangi dengan inovasi penggunaan jalur-jalur alternatif.
“Kita punya 3 jalur sepanjang pulau Jawa Seperti, jalur Utara, jalur tengah dan jalur selatan. Belum ditambah jalur tol. Dan pengunaan jalur selatan pada saat mudik lebaran masih maksimal sekitar 20 persen. Jalur tengah dan tol juga masih relatif belum padat,” kata Bambang Haryo lagi.
Ia menegaskan, sudah seharusnya kementerian perhubungan dan kepolisian juga bisa mengatur inisiatif pengaturan waktu berkendaraan.
Baik angkutan pribadi maupun logistik untuk diratakan sehingga tidak terjadi kepadatan di waktu waktu tertentu.
Juga jalur kereta api sebelah selatan masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi kepadatan angkutan jalan raya.
“Kebijakan ini disinyalir dapat berdampak kepada dunia industri , perdagangan dan ekonomi masyarakat secara luas. Dan diharapkan pemegang kebijakan bisa mengevaluasi dan mengkaji secara mendalam, guna menghindari terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diinginkan oleh presiden yaitu pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkasnya. (*)
