KPK: Anggota DPRD OKU Dapat Jatah 9 Proyek Imbalan Setujui R-APBD
kumparanNEWS March 16, 2025 11:20 PM
KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan sejumlah proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada periode 2024-2025.
Keenam tersangka itu, yakni:
  • Ferlan Juliansyah selaku Anggota Komisi III DPRD OKU;
  • M Fahrudin selaku Ketua Komisi III DPRD OKU;
  • Umi Hartati selaku Ketua Komisi II DPRD OKU;
  • Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU;
  • M. Fauzi alias Pablo selaku pihak swasta;
  • Ahmad Sugeng Santoso selaku pihak swasta.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan perkara ini bermula pada saat DPRD OKU tengah membahas R-APBD Tahun Anggaran 2025 pada sekitar Januari 2025.
Agar R-APBD tersebut bisa disahkan, beberapa perwakilan DPRD menemui pihak Pemda OKU untuk meminta jatah pokok-pokok pikiran (Pokir).
"Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp 45 miliar," kata Setyo dalam jumpa pers, Minggu (16/3).
Pembagiannya, jatah pokir untuk Ketua dan Wakil Ketua di DPRD mendapat Rp 5 miliar. Sementara, bagi para anggota mendapat Rp 1 miliar.
Karena keterbatasan anggaran, jatah pokir tersebut diturunkan menjadi Rp 35 miliar. Meski begitu, untuk fee-nya tetap sebesar 20 persen atau sekitar Rp 7 miliar.
“Nah, saat APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi, signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp 48 miliar bisa berubah menjadi 2 kali lipat,” ungkap Setyo.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjawab pertanyaan seputar penggeledahan rumah mantan gubernur Jabar, Ridwan Kamil di gedung KPK, Jakarta pada Rabu (12/3). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjawab pertanyaan seputar penggeledahan rumah mantan gubernur Jabar, Ridwan Kamil di gedung KPK, Jakarta pada Rabu (12/3). Foto: Abid Raihan/kumparan
Nopriansyah selaku Kadis PUPR OKU kemudian menawarkan 9 proyek dari jatah pokir yang dimintakan tersebut kepada para pihak swasta, yakni Fauzi dan Ahmad Sugeng.
Dengan kesepakatan komitmen fee sebesar 22 persen, yakni 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.
Nopriansyah kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan beberapa perusahaan yang ada di Lampung Tengah.
Berikut 9 proyek dan perusahaan kontraktor yang telah ditunjuk:
  • Proyek rehabilitasi rumah dinas bupati senilai Rp 8,3 miliar dengan penyedia CV Royal Flush;
  • Proyek rehabilitasi rumah dinas wakil bupati senilai adalah Rp 2,4 miliar dengan penyedia CV Rimbun Embun;
  • Proyek pembangunan Kantor Dinas PUPR Kabupaten OKU senilai Rp 9,8 miliar dengan penyedia CV Daneswara Satya Amerta;
  • Proyek pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur senilai Rp 983 juta, dengan penyedia CV Gunten Rizky;
  • Proyek peningkatan Jalan Poros Desa Tanjung Mangkus, Desa Bandar Agung senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV Danewara Satya Amerta;
  • Proyek peningkatan Jalan Desa Panai Makmur, Guna Makmur senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV Adhya Cipta Nawasena;
  • Proyek peningkatan Jalan Unit 16 Kedatuan Timur senilai Rp 4,9 miliar dengan penyedia CV MDR Corporation;
  • Proyek peningkatan Jalan Letnan Muda MCB Juned sebesar Rp 4,8 miliar dengan penyedia CV Berlian Hitam;
  • Proyek peningkatan Jalan Desa Makarti Tama sebesar Rp 3,9 miliar dengan penyedia CV MDR Corporation.
“Ini semua dilakukan oleh NOP dengan PPK, mereka langsung berangkat ke wilayah Lampung, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan berkoordinasi dengan para pihak,” ucap Setyo.
"Jadi, pinjam nama, pinjam bendera, tetapi yang mengerjakan adalah saudara MFZ dengan ASS,” tambahnya.
KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu, Sumsel. Foto: Jonathan Devin/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ogan Komering Ulu, Sumsel. Foto: Jonathan Devin/kumparan
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, pihak DPRD OKU, yakni Ferlan, Fahrudin, dan Umi, menagih jatah fee proyek kepada Nopriansyah seperti yang sudah dijanjikan di awal.
Penagihan itu diduga dilakukan dalam pertemuan yang juga dihadiri Penjabat Bupati OKU hingga Kepala BPKD.
Pada 11-12 Maret, Fauzi kemudian mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek. Keesokan harinya, Fauzi mencairkan uang muka proyek tersebut di bank daerah.
Fauzi lalu menyerahkan uang yang telah dicairkannya tersebut sebesar Rp 2,2 miliar kepada Nopriansyah.
Nopriansyah menitipkan uang itu kepada seseorang berinisial A yang merupakan PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten OKU.
Pada awal Maret 2025, rupanya Ahmad Sugeng telah lebih dulu menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 1,5 miliar.
Penyidik KPK lalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan mendatangi rumah Nopriansyah dan A. Dari sana didapatkan uang sebesar Rp 2,6 miliar yang merupakan komitmen fee.
Secara paralel, KPK juga menangkap para tersangka lainnya di kediamannya masing-masing.
Dari total Rp 3,7 miliar yang telah diterima Nopriansyah, di antaranya sudah dibelikan sebuah mobil Toyota Fortuner.
Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.