Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendukung terobosan Polri menghadirkan konsep polisi modern untuk membangun Indonesia yang lebih aman dalam melayani dan melindungi masyarakat dari berbagai potensi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan. 

Rudi menyatakan ide dan terobosan menjadikan Polri yang lebih modern merupakan ide yang sangat menarik.

 Sebab menurutnya, polisi modern ini idealnya dia hadir sebelum kejahatan itu terjadi.

Atau paling tidak polisi hadir saat peristiwa kejahatan tersebut terjadi.

"Ini ide gagasan yang menarik saya kira dan memang di banyak negaranegara maju biasanya saat sedang terjadi, polisi sudah hadir di lokasi. Kita tidak mau polisi hadir nanti setelah kejahatan itu sudah terjadi," kata Rudianto Lallo dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Untuk itu, dia meminta ada penjelasan lebih dalam lagi terkait konsep polisi modern ini, termasuk perkembangan pelaksanaan Program Polisi RW ini.

"Sejauh mana polisi RW ini hadir karena yang kita tahu di desa, kelurahan itu ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),  apa ini masih berjalan atau bagaimana Pak Jenderal," tanyanya.

Lebih lanjut, politisi muda Fraksi Nasdem ini juga menyambut baik terobosan Polri dalam program Polisi Shelter.

Menurutnya, program ini merupakan terobosan yang baik dalam mencegah kejahatan karena personil kepolisian yang ada nantinya betulbetul ditempatkan pada lokasilokasi yang rawan kejahatan.

Untuk itu, dia berharap konsep polisi shelter ini diterapkan tidak hanya terbatas pada kotakota besar saja.

"Nah ini (polisi shelter) apakah akan diberlakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota, khususnya di kotakota besar saja. Karena yang kita tahu, di kotakota besar kadangkadang kejahatan jalanannya banyak. Saya kira ini konsep yang sangat menarik," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi menyatakan duka cita mendalam atas tewasnya tiga anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, akibat luka tembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di lokasi tugasnya.

Ketiga korban mengalami luka pada bagian kepala akibat penembakan oleh dua orang terduga anggota TNI.

Bagi Rudi, peristiwa ini sangat memilukan sekaligus memalukan karena ketiga personil polisi tersebut ditembak oleh oknum TNI, yang juga aparat.  

Menurutnya, peristiwa ini juga menunjukkan problem masih adanya bentrok dua institusi di lapangan ketika satu alat negara mengurus keamanan dan ketertiban dalam rangka menegakkan hukum, tetapi yang satunya justru menjadi beking kejahatan.

Ironisnya, kedua aparat ini samasama punya senjata.

"Saya kira ini contoh yang tidak baik di masyarakat. Dan untuk menyelesaikan ini harus level elit, pimpinan saya kira," usulnya.

Atas peristiwa ini, Rudi menyatakan keprihatinan dan duka mendalam, sekaligus mengutuk dan mengecam keras atas tewasnya tiga personil kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Dia pun meminta siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini untuk ditindak tegas.

 "Siapapun yang terlibat harus diproses perbuatannya, harus disanksi tegas. Hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatnanya karena ini sangat barbar dan prihatin sekali dengan peristiwa yang terjadi di Lampung," tambahnya.

Sementara (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa pihaknya memang ingin polisi hadir lebih cepat dalam melayani masyarakat.

Hanya saja diakuinya, hal ini tidak mudah lantaran keterbatasan personil dan luasnya wilayah operasi.

 "Kalau kita lihat sekarang patroli polsek, itukan adanya di polsek. Nah ini wilayanya luas sehingga jadi persoalan sendiri," ujarnya.

Fadil lalu mencontohkan operasi polisi di Polsek Mampang. Dijelaskannya, operasi Polsek ini mulai dari Mampang sampai Kalibata.

Padahal sebenarnya jika melihat assesment dan management pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkantibmas) Polsek Mampang ini cukup sederhana, dimana dibekali beberapa mobil patroli dengan cakupan wilayah operasi yang cukup luas. 

Disini, sambung dia, menuntut kehadiran polisi dengan respon time yang tinggi tapi belanja modal yang berkorelasi langsung dengan kehadiran polisi di lapangan. 

"Ini  harus kita evaluasi, jadi latar belakang pemikiran dalam melihat data di lapangan seperti apa," bilangnya.

Makanya, Polri membuka ruang publik dengan luas bahwa memang realitas kondisi yang diharapkan masyarakat sesuai dengan situasi sumber daya organisasi yang ada.

Oleh karena itu dalam rangka efisiensi. partoli shelter menjadi salah satu pilihan untuk atasi hal tersebut.

Untuk atasi itu, kepolisian menempuh kebijakan dengan tidak menempatkan semua mobil patroli di polsek. 

Namun ditempatkan pada sebuah zona yang melayani wilayah tertentu.

"Krena kami memahami betul ada keterbatasan uang negara mencukupi itu. Sehingga kami berharap (melalui patroli shelter) manajemen operasionalnya dapat, manajement tata kelola logistik harwatnya dapat, kemudian tujuan utama agar respon time itu dapat dan bahwa partoli base on crime mapping itu dapat. Sambil perlahanlahan jumlahnya (personilnya) dicukupi," bilang Fadil.