TRIBUNNEWS.COM - Ribuan warga Turki menggelar aksi demonstrasi selama tiga hari berturut-turut untuk menuntut pembebasan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu.
Pada hari ketiga, Jumat (21/3/2025), sekitar 300.000 orang turun ke jalan di Istanbul, menurut pemimpin oposisi, Ozgur Ozel.
Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa yang menolak keputusan Universitas Istanbul untuk mencabut ijazah Imamoglu.
"Kami memprotes penangkapan Imamoglu dan keputusan Universitas Istanbul," kata jurnalis Al Jazeera, Aksel Zaimovic.
Para demonstran menegaskan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk menuntut keadilan, bukan untuk mendukung satu partai politik.
"Gerakan ini dimaksudkan untuk mengirim pesan tentang ketidakadilan sistemik di masyarakat Turki," tambah Zaimovic.
Banyak peserta aksi membawa spanduk dengan slogan-slogan seperti "Jangan takut, rakyat ada di sini" dan "Hak hukum, keadilan".
Aksi ini awalnya hanya berlangsung di Istanbul, namun sejak hari pertama, Rabu (18/3/2025), 32 provinsi di Turki juga ikut serta dalam demonstrasi.
Sayangnya, beberapa aksi protes berujung pada bentrokan antara demonstran dan polisi.
Polisi Turki merespons dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
"Saat segelintir demonstran berusaha menuju Lapangan Taksim, bentrokan terjadi," ungkap seorang koresponden yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.
Media Turki melaporkan bahwa sejak demo dimulai, 88 pengunjuk rasa telah ditangkap, sementara 54 orang lainnya ditangkap terkait unggahan daring yang dianggap sebagai ujaran kebencian.
Ekrem Imamoglu ditangkap oleh polisi Turki pada Rabu (20/3/2025) dengan tuduhan korupsi dan mendukung teror.
Jaksa menuduhnya membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dengan diduga membentuk aliansi dengan kelompok Kurdi untuk pemilihan kota Istanbul.
Penahanan ini terjadi beberapa hari sebelum Imamoglu dinyatakan sebagai kandidat partai oposisi utama CHP dalam pemilihan presiden 2028.
Penahanan Imamoglu memperdalam kekhawatiran atas kondisi demokrasi di Turki dan memicu protes, meskipun ada larangan demonstrasi.
Hal ini juga berdampak pada pasar keuangan, yang mengalami gelombang kejut dan memicu penghentian sementara perdagangan pada hari Rabu.
Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi protes jalanan dan menuduh Partai Rakyat Republik (CHP) yang dipimpin Imamoglu berusaha menimbulkan kerusuhan. "Kami tidak akan membiarkan segelintir oportunis menimbulkan kerusuhan di Turki," kata Erdogan.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
