TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menggelar acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama tim pemenangan tingkat kecamatan dan desa, serta pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (22/3/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Fave Hotel Sidoarjo itu, selain untuk mempererat hubungan antar kader dan relawan, juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat melalui tim yang tersebar hingga ke desa-desa.

“Kami ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan berbagai program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar BHS.

Dalam kesempatan itu, BHS mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan-lahan produktif untuk pertanian. Menurutnya, hal ini selaras dengan visi Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan.

“Program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo memberikan banyak insentif kepada petani. Kami berharap program ini terus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.

Selain sektor pangan, BHS juga menyoroti program strategis pemerintah pusat lainnya, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan tiga juta rumah yang satu juta unit di antaranya ditargetkan selesai dalam setahun tanpa mengorbankan lahan produktif.

Politisi Gerindra tersebut juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan utang Petani, Nelayan dan UMKM pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat berdampak positif bagi kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku UMKM.

“Penghapusan utang ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya sektor usaha kecil, pertanian, dan perikanan. Kami akan terus mengawal agar program ini dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Sidoarjo dan Indonesia pada umumnya,” jelas BHS.

Terkait keterbatasan anggaran infrastruktur di Sidoarjo, BHS mengatakan perlu dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seperti pada pembangunan frontage road, fly over,serta enam overpass, ini mendapatkan dukungan penuh pemerintah pusat.

 “Sebelumnya dua overpass berhasil saya dorong dan direalisasikan untuk kelancaran operasional masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi permintaan masyarakat terkait pembangunan jalan operasional petani, BHS berharap dapat direalisasikan. Menurutnya, dengan anggaran Kabupaten Sidoarjo yang ada sebesar Rp 5 Triliun, Sidoarjo semestinya mampu mengatasi kebutuhan infrastruktur ini.

“Kita harapkan Sidoarjo mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur seperti jalan raya, normalisasi sungai, serta fasilitas lainnya demi kenyamanan masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo turut mendukung pembangunan infrastruktur melalui program CSR,” ucapnya. (*)