Polri belakangan tengah disorot karena tindakan sejumlah anggotanya yang marak melakukan aksi pemerasan dalam menangani beberapa perkara.

Dalam hal ini, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan, salah satu penyebab terjadinya aksi itu karena tidak berjalannya reformasi di kepolisian.

Menurut dia, tidak berjalannya reformasi di kepolisian karena lemahnya kepemimpinan di pucuk Polri.

"Salah satu problem tidak berjalannya reformasi di kepolisian adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya leadership ini ditandai dengan ketidakkonsistenan penegakan aturan, baik UU maupun peraturan organisasi,” kata Bambang dalam keterangannya dikutip Minggu (23/3/2025).

Sejumlah kasus pemerasan oleh anggota polisi yang menyita perhatian yakni tertuju ke sejumlah warga negara Malaysia di acara konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat yang melibatkan 36 anggota.

Kasus yang hingga kini belum ditarik ke ranah pidana, muncul kembali kasus pemerasan terhadap anak angkat bos Prodia dalam kasus pembunuhan. 

Ada pun, eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan terlibat dalam kasus tersebut.

Selanjutnya, kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota polisi kembali mencuat di Sumatera Utara. 

Polisi itu diduga memeras sejumlah sekolah terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) daerah Sumatera Utara. Tak disangka, totalnya mencapai Rp4,7 miliar.

Selain itu, dua anggota polisi melakukan pemerasan tapi tidak dipecat dari institusi Polri dan hanya dijatuhi penempatan khusus serta sanksi demosi di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Bambang, pelanggaran anggota ini terus menerus terjadi lantaran tidak ada konsistensi dari kepemimpinan di Polri.

Malah kata Bambang, prinsip kesamaan di mata hukum seolah tidak berlaku bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana.

“Prinsip equality before the law seolah tidak berlaku bagi anggota kepolisian. Hal ini ditandai dengan tidak segera ada proses pidana bagi personel pelaku pemerasan dengan berbagai dalih,” ucapnya.

Ketidaktegasan pucuk pimpinan Polri ini dianggapnya menjadi sebab anggota polisi yang melakukan pemerasan itu tidak diproses.

Untuk itu, Bambang menilai perlu dilakukan evaluasi segera kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi terwujudnya reformasi di internal Korps Bhayangkara tersebut.

“Itu tidak akan terjadi bila pucuk pimpinan Polri memiliki ketegasan. Jadi sebelum melakukan reformasi total yang lebih kompleks, evaluasi kepemimpinan Kapolri itu harusnya dilakukan lebih dulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tingkat kepastian dan penegakkan hukum berjalan dengan seadiladilnya sehingga dapat menjadi pondasi stabilitas untuk membangun ekonomi negara yang maju.

“Sistem demokrasi tak bisa dimundurkan dan diganti dengan caracara fasis maupun otoritarian. Jadi jalan satusatunya adalah penegakan hukum yang benar dan berkeadilan. Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran sangat vital," ungkapnya.

"Maka, reformasi Polri itu mutlak dilakukan. Problemnya, jangan sampai reformasi Polri dikooptasi untuk kepentingan elit maupun oligarki, tetapi benarbenar untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.

Untuk itu, Bambang menambahkan dibutuhkan infrastruktur berupa UU baru melalui revisi UU Polri.

Menurutnya, untuk melakukan revisi itu diperlukan dukungan Polri sendiri, yang dimulai dari pucuk pimpinan Polri.

Hanya saja, Bambang menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak ada hal signifikan dalam hal reformasi Polri. Selain itu, ia melihat Presisi juga masih sebatas jargon, bahkan jauh dari harapan masyarakat.

“Masalahnya adalah 4 tahun kepemimpinan Jenderal Listyo, tak ada tandatanda yang signifikan bahwa Polri bergerak sesuai harapan reformasi. Jadi, bila Presiden (Prabowo Subianto) memiliki good will membenahi Polri, tak ada kata lain adalah melakukan evaluasi pimpinan Polri. Kalau di Pemerintahan Presiden Jokowi pernah membuat terobosan potong generasi untuk mendukung program Nawacita, Presiden Prabowo harusnya juga mampu membuat terobosan untuk mendukung Astacitanya,” tukasnya.