TRIBUNNEWS.COM – Emen, seorang sopir angkot di Puncak Bogor, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait pemotongan dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Permintaan maaf ini disampaikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani Emen.
Dalam suratnya, Emen menjelaskan bahwa masalah pemotongan dana bantuan yang sempat ia sampaikan sebelumnya kini telah diselesaikan.
"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat."
"Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen.
Ia juga menegaskan bahwa Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana tersebut.
"Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," katanya.
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya menghentikan operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan saat libur Lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.
Sebagai kompensasi, sopir angkot dijanjikan mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,5 juta, yang terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu dalam bentuk sembako.
Namun, Emen sebelumnya mengeklaim hanya menerima Rp800 ribu dari total bantuan tersebut, dan menyebut adanya pemotongan yang dilakukan oleh oknum pegawai Dishub dan Organda.
"Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu," kata Emen.
"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen.
Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.
"Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," katanya.
Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.
"Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar," kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.
Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.
"Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU," ujar Emen.
Meskipun Emen telah meralat ucapannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku pemotongan dana bantuan akan tetap dilanjutkan.
"Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin," katanya.
"Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada," imbuh Dedi Mulyadi.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah adanya pemotongan uang kompensasi.
Ia menjelaskan bahwa uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir.
Dadang mengatakan bahwa Informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.
"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor.
Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah adanya pemotongan uang kompensasi.
Dia menegaskan bahwa semua kontribusi yang diterima adalah sukarela dan tanpa paksaan.
"Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
