TRIBUNNEWS.COM - Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Dadang Kosasih, mengklaim Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) merupakan dalang pemotongan uang kompensasi sopir angkot di jalur Puncak Bogor.
Dikutip dari YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat menanyakan soal pemotongan dana tersebut kepada Dadang Kosasih melalui sambungan telepon.
Dadang Kosasih pun secara tegas membantah Dishub Kabupaten Bogor memotong uang kompensasi sopir angkot seperti isu yang beredar.
Dijelaskan Dadang Kosasih, awalnya dia melakukan penindakan kepada sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.
Lalu, saat itu, ada salah satu sopir angkot mengaku kepada Dadang Kosasih, ada pungutan sebesar Rp200 ribu dari uang kompensasi tersebut.
Pungutan tersebut, kata Dadang Kosasih, dilakukan oleh KKSU yang menjadi wadah bagi sopir dan pemilik angkot.
"Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) 'kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi'. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU," ujar Dadang Kosasih kepada Dedi Mulyadi, dikutip dari TribunnewsBogor.com.
"Jadi KKSU (yang pungut)?" tanya Dedi Mulyadi.
"KKSU," jawab Dadang Kosasih.
Setelah mengetahui adanya pungutan, Dadang Kosasih mengatakan pihaknya meminta bantuan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk melakukan mediasi antara KKSU dan sopir angkot.
Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang Kosasih dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.
Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata sudah mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen, yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.
"KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur," tutur Dadang Kosasih.
Dadang Kosasih kemudian mengatakan Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.
"Karena pembagian itu, dia enggak tahu Dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi," ujar Dadang Kosasih.
Dedi Mulyadi lalu memastikan lagi, apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang Kosasih.
"Ada oknum Dishub kabupaten motong?" tanya Dedi Mulyadi.
Dadang Kosasih pun menjawab tegas, tidak ada oknum Dishub Bogor yang melakukan pemotongan dana kompensasi sopir angkot tersebut.
"Saya pastikan tidak ada, clear and clean, karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir," ujarnya.
Sebelumnya, Dadang Kosasih mengatakan, uang yang diberikan kepada KSSU itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.
"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000," kata Dadang Kosasih saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.
Dadang Kosasih mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.
"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi," ujarnya.
Dishub pun mengklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.
Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.
"Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir."
"Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir," ujar Dadang Kosasih.
Emen, sopir angkot di wilayah Puncak, Bogor, menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.
Permintaan maaf itu disampaikan Emen melalui surat pernyataan yang ditulisnya saat meralat ucapan soal pemotongan dana bantuan tersebut.
Emen juga mengatakan masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah selesai.
"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat."
"Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen baru-baru ini.
Dalam surat pernyataan tersebut, Emen menyatakan Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Dedi Mulyadi.
"Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," ujar dia.
Adapun Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.
Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.
Uang tersebut terdiri atas Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.
Awalnya, Emen mengatakan hanya mendapat uang Rp800 ribu dari total Rp1 juta bantuan dana dari Dedi Mulyadi.
"Kan dari Bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu," ucap Emen, dikutip dari Wartakotalive.com.
Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.
"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen.
Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.
"Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," ungkap dia.
Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.
"Nerimanya? Tahu Pak, ketuanya Pak Nandar," ujar Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.
Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.
"Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU," pungkasnya.
Meskipun Emen sudah meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan, tampaknya hal itu sia-sia.
Pasalnya, Dedi Mulyadi tetap akan memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan tersebut.
Dedi Mulyadi menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan semestinya, meski uang pemotongan itu sudah dikembalikan.
"Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin," katanya.
(Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani/Rheina Sukmawati/Sanjaya Ardhi) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com/Afdhalul Ikhsan)
