Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, memberikan pandangannya atas wawancara Presiden Prabowo Subianto dengan 7 orang jurnalis senior yang berlangsung di perpustakaan pribadi Presiden.
Menurut Rasminto, jawaban yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bukan sekadar respons politik biasa, melainkan ungkapan ketulusan dan kejujuran seorang pemimpin yang benarbenar berjuang demi kepentingan rakyat dan bangsa.
"Perjuangan memimpin bangsa di awal pemerintahan adalah sebuah ujian besar. Presiden dan jajaran pemerintahannya bekerja di tengah tantangan global yang begitu berat. Dari konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah, perang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia, hingga ketegangan antara Republik Rakyat China dan Taiwan", kata Rasminto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, tantangan lainnya yang tidak kalah beratnya yakni perubahan iklim yang ekstrem juga mengancam ketahanan pangan dan energi nasional.
"Di sinilah kita perlu melihat bagaimana Presiden Prabowo menunjukkan kesungguhan dalam menghadapi situasi genting di awal pemerintahannya," ujar Rasminto.
Menurut Rasminto, jawabanjawaban Presiden dalam wawancara tersebut menggambarkan komitmen yang jelas terhadap keberlanjutan reformasi dan kesejahteraan rakyat.
Terlebih, ketika menanggapi kritik terhadap revisi UU TNI.
"Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah bagian dari perubahan dan tidak akan mengkhianati semangat reformasi. Artinya tidak mungkin Presiden mengkhianati rakyat dengan mengembalikan Dwifungsi TNI", ujarnya.
Selain itu, Ia melihat adanya komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintahannya dengan lebih terbuka dalam pembahasan RUU Polri.
"Komitmen ini tentunya menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ingin berjalan dalam kegelapan, melainkan membuka ruang bagi partisipasi rakyat," katanya.
Rasminto lalu mengutip ucapan Almarhum Presiden Gus Dur, orang yang paling tulus adalah Prabowo, hal ini digambarkan dari jawaban tulus Presiden Prabowo dalam penilaian pemerintahannya.
"Ketulusan Presiden juga terlihat saat ia memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahannya sendiri. Dengan memberikan nilai 6 dari total nilai 10, ia secara jujur mengakui bahwa masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pencapaian nyata seperti stabilitas harga pangan dan capaian produksi beras tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Ini adalah langkah besar bagi kesejahteraan rakyat," kata Rasminto.
Lebih jauh, Rasminto menyoroti langkah cepat Presiden dalam reformasi birokrasi.
Keputusan strategis untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak mau berkompromi dengan kinerja yang lamban.
"Kecepatan dalam pengambilan keputusan, termasuk penerbitan regulasi yang kini bisa diselesaikan dalam waktu singkat, mencerminkan birokrasi yang lebih dinamis dan efektif," katanya.
Dalam hal penegakan hukum, Rasminto menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah mengambil langkahlangkah berani yang harus mendapat dukungan penuh dari rakyat.
"Kasuskasus besar yang telah terungkap dalam 150 hari pertama ini adalah bukti nyata bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Dari kasus mafia migas, kartel judi online, kartel narkotika, hingga kartel sawit yang merugikan negara dan para petani kecil, semua ini harus diberantas tanpa kompromi. Presiden telah menunjukkan tekadnya, dan kini giliran rakyat untuk bersamasama mengawal agar keadilan benarbenar ditegakkan," tegasnya.
Terkait dengan penempatan pensiunan TNI di sektor sipil, Rasminto menyebutkan bahwa hal ini seharusnya tidak menjadi perdebatan berkepanjangan.
"Ketika seseorang telah pensiun dari TNI, mereka adalah warga sipil yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun bangsa. Selama mereka memiliki kompetensi dan integritas, mengapa kita harus mempersoalkan? Yang lebih penting adalah memastikan mereka bekerja demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu," jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Presiden Trump dan kritik terhadap kebijakan DHE Indonesia, Rasminto melihat bahwa langkah yang diambil Presiden Prabowo sudah tepat.
"Negosiasi dan diplomasi yang dilakukan bukan hanya demi kepentingan pemerintah, tetapi demi jutaan pekerja di sektor padat karya yang terdampak. Pendekatan yang dilakukan melalui koordinasi ASEAN serta perundingan langsung menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam menghadapi tekanan internasional," tambahnya.
Rasminto berharap, publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam membangun bangsa.
"Perjuangan Presiden Prabowo bukan perjuangan seorang diri. Ini adalah perjuangan kita semua. Kita harus mendukung berbagai langkah berani untuk memberantas kartel yang merugikan rakyat, memastikan keterbukaan dalam pemerintahan, serta membangun kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan berdaulat," pungkasnya.
