Kementerian Sosial mendukung rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi ini sangat penting untuk memperoleh data yang akurat.
Sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi," kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Jumat (18/4/2025).
"Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat," tambahnya.
Gus Ipul mengatakan, selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos.
Namun, cara ini tak jarang menghadapi kendala karena adanya perbedaan literasi mengenai keuangan dan teknologi di tengah para penerima manfaat.
"Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) enggak ngambil, mereka enggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumahrumah," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macammacam ini berbedabeda.
"Literasi keuangannya bedabeda, literasi tentang teknologinya juga bedabeda," katanya.
Meski demikian, Gus Ipul menilai, penggunaan teknologi dalam menyalurkan bansos perlu segera dimulai. Kemensos, kata dia, siap mendukung dan mengikuti wacana digitalisasi yang dirancang oleh DEN.
"Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," pungkasnya.
Rencananya, pemerintah akan meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dengan prioritas pada program Perlinsos ini pada Agustus 2025.
