TRIBUN-MEDAN.com - Kasus sejumlah hakim menerima suap menjadi perhatian Mahfud MD. Eks Ketua MK ini menilai para hakim yang menerima suap vonis ini sangat jorok. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo" yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). 

"Sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu pun menyinggung empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) agar divonis lepas.

"Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi 'ini kasus perdata, ini bukan korupsi', jadi dibebaskan itu tiga korporasi yang makan uang triliunan itu," ujar Mahfud.

Menurutnya, kasus korupsi di pengadilan akan menjadi sangat berbahaya dan seakan menjadi jaringan.

"Gila ini sangat berbahaya, ini sangat jorok sekarang," tegas Mahfud.

Mahfud pun menyorot langkah Mahkamah Agung (MA) dalam melihat kasus korupsi yang melibatkan pengadilan. 

Bahkan, MA seakan normatif saja dalam menanggapi kasus-kasus yang menyeret nama hakim.

"Selalu saja ini terjadi dan biasanya Mahkamah Agung itu normatif saja jawabannya," tegas Mahfud.

"Bahkan yang kasus Ronald Tanur di Surabaya itu, kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan, tapi oleh Mahkamah Agung dibilang sudah ada prosedurnya, hakim-hakim itu paham nasionalis semua, hakim-hakim pahlawan," sambungnya.

29 Hakim Disuap

Sebanyak 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam kurun waktu 13 tahun, sejak 2011 hingga 2024.

Data tersebut merupakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menemukan bahwa 29 hakim tersebut diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan.

"Berdasarkan pemantauan ICW, sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk “mengatur” hasil putusan. Nilai suap mencapai Rp 107.999.281.345," lewat keterangan resmi ICW, Rabu (16/4/2025).

ICW menilai, perlu adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola internal di MA.

"Penetapan tersangka suap menunjukkan bahaya mafia peradilan. Praktik jual-beli vonis untuk merekayasa putusan berada pada kondisi kronis," tulis ICW.

Minta Prabowo Tangani Langsung Kasus Hakim Terima Suap

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD meminta Presiden Prabowo menangani langsung masalah pengadilan yang terjadi saat ini.

Ia mengutip pernyataan anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, yang meminta Prabowo untuk mengeluarkan keputusan darurat.

Sebab, mekanisme di belakang pengadilan dinilainya sudah busuk. Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menegaskan, pengadilan adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan. Namun, yang terjadi saat ini adalah maraknya hakim yang justru terseret kasus korupsi.

"Harus ada langkah-langkah darurat, karena situasinya sudah darurat. Apa langkah darurat? antara lain harus Presiden," tegas Mahfud.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di kompas.com