Dedi Mulyadi akan Terapkan 'Hukuman' Militer untuk Atasi Siswa Nakal
Dian Anditya Mutiara April 26, 2025 02:08 PM

WARTAKOTALIVE.COM - Cara mengatasi siswa bandel, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menginisiasi program pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA, SMK, dan MA sederajat.

Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal dan terhindar dari perilaku negatif.

Dedi menjelaskan bahwa program pendidikan berkarakter ini akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa uji coba pendidikan militer ini akan dilakukan di beberapa sekolah yang telah ditetapkan sebagai pilot project.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ungkap Dedi dalam keterangan resminya pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri.

Sekitar 30 hingga 40 barak khusus telah disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini.

Barak-barak ini akan menjadi tempat pembinaan bagi siswa-siswi terpilih selama masa pelatihan berlangsung.

Menurut Dedi, seleksi peserta program akan dilakukan secara ketat melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua.

PEMBAKARAN MOBIL POLISI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran Forkopimda Kota Depok menjelaskan soal kasus pembakaran mobil polisi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
PEMBAKARAN MOBIL POLISI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran Forkopimda Kota Depok menjelaskan soal kasus pembakaran mobil polisi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. (TribunnewsDepok.com/M Rifqi Ibnumasy). Dedi Mulyadi gandeng polisi atasi siswa yang bandel

Sasaran utama program ini adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam pembinaan di lingkungan sekolah atau mereka yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelasnya.

Untuk memastikan keberlangsungan program ini, pendanaan akan dikelola melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

Skema kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan basis anggaran yang kuat dan berkelanjutan.

Selain pendidikan militer, Gubernur Dedi juga menyoroti isu kedisiplinan di kalangan pelajar, khususnya penggunaan sepeda motor oleh siswa yang belum cukup umur.

Ia menyerukan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk mengatasi masalah tersebut.

"Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," tuturnya.

Program pendidikan militer ini menjadi salah satu terobosan dalam membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan berkarakter kuat.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan sumber daya, Jawa Barat siap menjadi pelopor transformasi pendidikan di Indonesia. (*)

Sumber : TribunJabar

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.