Sama-sama Kena Sanksi Barat, Rusia Setuju Mulai Kirim Gas ke Iran Tahun Ini
Hasiolan Eko P Gultom April 28, 2025 12:08 AM

Sama-sama Kena Sanksi Barat, Rusia Setuju Mulai Kirim Gas ke Iran Tahun Ini

TRIBUNNEWS.COM - Rusia akan mulai mengirimkan gas alam ke Iran tahun ini, Menteri Energi Rusia Sergei Tsivilev mengatakan hal tersebut pada Jumat (25/4/2025) setelah pembicaraan bilateral dengan pejabat Iran.

Tsivilev menambahkan kalau perusahaan energi Rusia saat ini sedang merundingkan harga ke Iran.

Moskow  setuju untuk memasok Teheran hingga 55 miliar meter kubik gas per tahun, dan Presiden Vladimir Putin sebelumnya  mengatakan kepada mitranya dari Iran pada bulan Januari kalau, “Kita harus memulai dari yang kecil. ”

Tsivilev mengatakan volume awal akan mencapai 1,8 bcm dan menggunakan infrastruktur yang ada, menurut kantor berita Interfax.

Surat kabar bisnis Kommersant melaporkan bahwa jaringan pipa tersebut akan melewati Azerbaijan.

“Pengiriman diharapkan akan dimulai tahun ini, segera setelah harga disepakati. Perusahaan saat ini sedang menegosiasikan harga. Kami tidak terlibat dalam hubungan komersial, ” kata Tsivilev.

Setelah bertemu dengan Tsivilev, Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengatakan pihak berwenang di negaranya  “ berharap dan memperkirakan bahwa beberapa poin akan diselesaikan sesegera mungkin. ”

Rusia dan Iran, yang keduanya dikenai sanksi berat dari Barat, telah mempererat hubungan dalam beberapa tahun terakhir.

Bulan ini, kedua negara meratifikasi kemitraan strategis selama 20 tahun untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, pembagian informasi intelijen, dan energi nuklir, serta untuk mendorong investasi dalam pengembangan minyak dan gas.

"Meskipun memiliki cadangan gas terbesar kedua di dunia, Iran terpaksa semakin dekat untuk menjadi negara importir energi bersih karena sanksi, kurangnya investasi internasional, dan salah urus," tulis ulasan TMT.

PIPA GAS RUSIA - Pipa-pipa gas alam perusahaan negara Rusia. Moskow menyetujui untuk mulai memasok energi ini ke Iran di tengah himpitan sanksi negara-negara Barat.

AS Keluarkan Sanksi Baru

Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi baru pada tanggal 22 April yang menargetkan raja gas minyak cair (LPG) Iran Asadoollah Emamjomeh dan jaringan perusahaannya di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Teheran mengenai program nuklirnya. 

Jaringan Emamjomeh bertanggung jawab atas pengiriman LPG dan minyak mentah Iran senilai ratusan juta dolar ke pasar luar negeri, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan. 

Dikenal juga sebagai "gas untuk memasak" atau "gas tabung," LPG digunakan untuk memasak, memanaskan, dan memberi tenaga pada kendaraan. 

Menurut Departemen Keuangan AS, "Tindakan hari ini diambil sesuai dengan kampanye tekanan maksimum pemerintah." 

Sanksi baru tersebut diberlakukan setelah munculnya laporan pada hari Selasa bahwa negosiasi nuklir antara Teheran dan Washington telah berjalan "lebih baik dari yang diharapkan," menurut sumber yang dikutip oleh Al-Araby al-Jadeed.  

"Kami mengharapkan kesepakatan antara Teheran dan Washington dalam dua bulan ke depan, mungkin lebih cepat. Negosiasi Iran-Amerika berjalan lebih baik dari yang diharapkan," kata sumber tersebut.  

"Pihak Iran terkejut dengan perilaku negosiator Amerika, yang menunjukkan keseriusan, urgensi, dan kurangnya tuntutan yang tidak realistis dan tidak terkait dengan nuklir sejauh ini. Ada persetujuan AS terhadap prinsip hak Iran untuk memperkaya uranium," imbuh mereka.  

Sumber tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa Iran “telah menyampaikan saran untuk meyakinkan pihak lain mengenai sifat damai program nuklirnya. 

Putaran kedua perundingan nuklir yang dimediasi Oman antara Teheran dan Washington berlangsung di Roma pada 19 April, seminggu setelah putaran pertama di Muscat. 

AS dan Israel mengklaim Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Teheran mengatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan pengembangan senjata nuklir tidak Islami. 

Iran dan AS menandatangani perjanjian pada tahun 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.  

Selama masa jabatan pertamanya, Presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA dan meluncurkan kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Iran. 

Trump memberlakukan kembali kebijakan tekanan maksimum setelah kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari. Namun, sejak saat itu ia telah menunjukkan kesediaannya untuk menegosiasikan kesepakatan baru untuk menggantikan JCPOA 2015. 

Pada tanggal 12 Maret, Trump mengirim surat kepada pimpinan Iran, meminta negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru dan mengancam tindakan militer jika Teheran menolak. 

 

 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.