TRIBUNJATIM.COM - Curhatan seorang ibu di Kabupaten Bekasi soal biaya perpisahan di Bali kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat kunjungannya di daerah tersebut pada Kamis (24/4/2025).
Kepsek menanggapi hal tersebut dan langsung membantahnya.
SMK Karya Pembaharuan, Kabupaten Bekasi, membantah tuduhan terkait biaya perpisahan ke Bali yang mencapai Rp 6 juta, sebagaimana dilaporkan oleh seorang wali murid kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin menjelaskan, biaya perpisahan untuk 179 pelajar angkatan 2022/2023 sebenarnya sebesar Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti yang disebutkan dalam aduan tersebut.
"Biaya perpisahan yang disepakati sejak awal untuk angkatan tahun ini, dimulai dari kelas 10, adalah Rp 100.000 per bulan selama tiga tahun, yang totalnya mencapai Rp 3,6 juta," kata Tetuko, seusai dipanggil oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
Tetuko menambahkan bahwa biaya tersebut berasal dari iuran bulanan siswa sebesar Rp 150.000. Selain membayar uang perpisahan ke Bali, siswa juga membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000, serta tabungan untuk ujian dan ijazah senilai Rp 50.000.
Total iuran yang dibayar oleh setiap siswa adalah Rp 300.000 setiap bulan, yang telah disepakati oleh wali murid sejak awal pendaftaran melalui surat penerimaan siswa baru.
"Selama tiga tahun ini, tidak ada satu pun wali murid yang mengeluhkan kegiatan perpisahan ini. Semua berjalan sesuai kesepakatan," ungkap Tetuko.
Ia juga menyampaikan, sebelumnya perpisahan sekolah diadakan di Bali dan Yogyakarta. Di sisi lain, kegiatan semacam itu sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut.
Namun, untuk tahun ini, kegiatan perpisahan ke Bali akhirnya dibatalkan setelah adanya aduan dari seorang wali murid.
Setelah pembatalan tersebut, pihak sekolah memastikan bahwa uang iuran yang telah terkumpul, diperkirakan sekitar Rp 500 juta, akan dikembalikan.
Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk membayar pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi untuk acara di Bali.
"Total dana yang sudah digunakan untuk pemesanan mencapai ratusan juta," jelas Tetuko.
Sebelumnya, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadukan masalah ini kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat kunjungannya di daerah tersebut pada Kamis (24/4/2025).
Dalam aduan tersebut, ibu tersebut mengeluhkan biaya kegiatan study tour anaknya ke Bali yang diperkirakan mencapai Rp 5-6 juta.
Dedi menerima aduan tersebut melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71. Dalam percakapan tersebut, ibu tersebut menyebutkan bahwa biaya tersebut terdiri dari iuran per bulan selama tiga tahun dan pembayaran SPP.
"Jadi, total pembayaran yang harus kami keluarkan setiap bulan adalah Rp 300.000, ditambah dengan pembayaran akhir tahun lainnya," ujar ibu tersebut.
Dedi mendengar keluhan ini dan meminta pihak sekolah untuk segera menghentikan rencana kegiatan study tour ke Bali. Ia menegaskan, jika rencana ini tetap dilanjutkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah.
"Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta segera hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan sekolah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
Dedi memastikan, bahwa dirinya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghubungi pihak sekolah agar menghentikan kegiatan tersebut.
