TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menunda rencana mengucurkan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke banyak negara, termasuk Indonesia.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkap untuk sementara waktu, perhatian pemerintah difokuskan pada penanganan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump.
"(Rencana insentif motor listrik tahun 2025) masih proses. Soal tarif Trump itu membuat kami harus pending dulu sementara," katanya ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).
Meski demikian, ia memastikan proses penggodokan rencana insentif untuk motor listrik pada tahun ini akan terus berlanjut.
Sebelumnya, Pemerintah akan melanjutkan program subisidi pembelian sepeda motor listrik baru di tahun 2025.
Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyampaikan skema subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik tahun ini akan mengalami perubahan.
"Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya diberikan subsidi Rp 7 juta, kalau sekarang tidak," ungkap Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Pada tahun 2023-2024, untuk setiap pembelian sepeda motor listrik baru yang mendapatkan subsidi Rp 7 juta memiliki syarat 1 KTP 1 unit.
Tahun ini, skema subsidi akan digantikan dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta, menerangkan saat ini aturan mengenai PPN DTP sepeda motor listrik tengah digodok.
"Saat ini, masih berproses. Nanti kami update," tutur Setia saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (24/2/2025).
Pada awal program subsidi pembelian sepeda motor listrik, tepatnya tahun 2023 dengan skema potongan Rp 7 juta, ada sebanyak 11.532 unit yang diserap masyarakat.
Sementara pada 2024, sekira 60.823 unit motor listrik yang disubsidi dibeli masyarakat dengan memanfaatkan skema potongan harga Rp 7 juta dari pemerintah.
