Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta umat Islam menolak pemberian bantuan sosial (Bansos) dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal tersebut lantaran salah satu syarat penerima bansos harus menjalani vasektomi sebagai syarat utamanya.

"Islam melarang pemandulan permanen. Yang dibolehkan mengatur jarak kelahiran. Pertumbuhan penduduk kita stabil dan malah cenderung minus," tulis Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dikutip dari X(twitter), Minggu(4/5/2025).

Kiai Cholil menilai, seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja seluasluasnya demi mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

"Menghentikan kemiskinan itu dengan membuka lapangan kerja bukan menyetop orang miskin lahir. Inilah pentingnya dana sosial," katanya.

Dia pun menyarankan kepada umat Muslim agar sebaiknya tidak mengambil jatah bansos apabila syarat yang diwajibkan harus vasektomi.

"Saya sarankan kepada yang muslim kalau syarat ambil bansos adalah vasektomi maka tak usah daftar bansos. Insya Allah saudarasaudara ada jalan lain rezekinya," ungkapnya.

Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi pun mengimingimingi akan memberi intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan vasektomi.

Namun imingiming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul 'MUI Imbau Muslim Tolak Bansos dari Dedi Mulyadi Jika Dipaksa Vasektomi: Insya Allah Ada Rezeki Lain'