TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, melakukan kunjungan kerja ke calon lokasi Sekolah Rakyat di Padukuhan Sanggrahan dan Cobongan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Bantul, pada Sabtu (10/5/2025). Program Sekolah Rakyat ini merupakan langkah nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memutuskan transmisi kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata.
Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini sangat penting dan harus segera dilaksanakan. “Presiden Prabowo ingin program Sekolah Rakyat ini dilaksanakan secepatnya supaya anak-anak yang kurang mampu bisa sekolah setinggi-tingginya. Kemudian dengan Sekolah Rakyat, Presiden berharap transmisi kemiskinan itu bisa terputus,” jelasnya.
Pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. “Pemerintah akan support dan mendampingi supaya ekonomi berdaya. Pak Presiden sangat perhatian dengan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Agus Jabo di hadapan warga dan calon siswa.
Agus juga menambahkan bahwa negara akan hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapat pendidikan yang memadai. Mereka tidak hanya akan dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan karakter kebangsaan, keagamaan, dan keterampilan.
“Jangan sampai kalau keluarga miskin, bapak ibunya miskin atau kurang mampu, anaknya ikut kurang mampu. Maka negara mengambil peran untuk mendidik mereka, memberikan ilmu, membangun karakternya, karakter bangsa, dan karakter keagamaan, termasuk nanti akan ada pelajaran keterampilan,” terangnya.
Bagi lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, Agus memastikan mereka akan diberikan pelajaran vokasi untuk mempersiapkan mereka bekerja dan membantu ekonomi keluarga. “Kalau sudah lulus, tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mau bekerja dulu supaya bisa membantu orang tuanya, di Sekolah Rakyat nanti akan ada pelajaran vokasi,” ujarnya.
Agus memastikan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025. “Yang jelas, Bapak Presiden ingin cepat dilaksanakan dan kita sudah persiapan agar bulan Juli bisa dilaksanakan dan secepatnya anak-anak kita bisa sekolah,” ungkapnya.
Saat ini, sudah ada 50 titik yang siap membangun Sekolah Rakyat, dengan target akhir tahun mencapai 100 titik. Setiap titik dapat memiliki beberapa kelompok belajar (kombel) yang masing-masing berisi 25 siswa.
“Tapi yang jelas yang sudah exciting dan bisa kita pastikan untuk membangun Sekolah Rakyat itu 50 titik. Target kita kira-kira tahun ini yang bisa kita buka sekitar 100 Sekolah Rakyat. Yang kombel 25 orang, satu titik itu bisa ada 4, ada 8, ada 10 kombel. Targetnya kira-kira di atas 10 ribu untuk siswa,” tandasnya.
Program Sekolah Rakyat ini mencakup jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA. “Tadinya kita berpikir perintah Pak Presiden cuma SMA, tapi ternyata dari SD. Mudah-mudahan sekuat-kuatnya tim sedang keliling koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota maupun provinsi,” ujar Agus.
Pemerintah pusat juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian untuk mendukung program ini. “Untuk membantu Sekolah Rakyat, kita bikin Satgas yang isinya kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait. Untuk guru dan kurikulum, Dikdasmen, untuk sarana dan prasarana PU, untuk siswanya Kemensos nanti bersama pendamping PKH, Dinsos bersama sentra-sentra yang ada,” jelasnya.
Agus juga meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk menyediakan lahan dan bangunan yang bisa direvitalisasi menjadi ruang kelas, asrama, laboratorium, dan dapur. “Saya pikir di setiap daerah ada. Tapi kita minta saat ini lahan sekaligus ada bangunan supaya kita tinggal revitalisasi. Bisa jadi kelas, asrama, laboratorium, bisa jadi tempat makan, dapur, dan lain sebagainya,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah menginginkan agar setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten atau kota. “Ke depannya, perintah Presiden, setiap pemda di tingkat kabupaten atau kota minimal punya satu Sekolah Rakyat,” pungkas Agus.(*)
