Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berencana memperluas cakupan bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025.

Bansos yang diberikan termasuk menyasar untuk pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih luas kepada kelompok rentan dan membantu mereka meningkatkan keterampilan serta kesiapan kerja.

Masih mencari pekerjaan dan butuh peningkatan keterampilan untuk mendukung karir? Yuk, simak artikel ini hingga tuntas!

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan Bansos Pengangguran?

Bantuan sosial ini menyasar warga yang:

- Berusia produktif (18–59 tahun)

- Tidak sedang bekerja, termasuk korban PHK

- Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sistem Elektronik Nasional (DTSEN)

- Bersedia mengikuti pelatihan atau pendampingan kerja

Cara Daftar dan Mendapatkan Bansos Pengangguran

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Pastikan Terdaftar di DTKS/DTSEN

Cek secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id https://cekbansos.kemensos.go.id

Jika belum terdaftar, bisa mengajukan melalui desa/kelurahan atau pendamping sosial setempat.

2. Ajukan Permohonan Melalui Aplikasi atau Dinas Sosial

- Pemda biasanya membuka pendaftaran melalui Dinas Sosial atau aplikasi khusus.

- Lengkapi dokumen seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak bekerja (jika ada).

3. Ikuti Proses Verifikasi dan Validasi

- Petugas akan mengunjungi rumah atau melakukan wawancara untuk memastikan kelayakan.

4. Ikuti Program Peningkatan Kapasitas

- Jika diterima, Anda diwajibkan mengikuti pelatihan keterampilan atau pendampingan kerja sesuai bidang yang dibutuhkan pasar.

5. Bantuan Cair Secara Bertahap

- Bantuan bisa berupa uang tunai bulanan, akses pelatihan gratis, dan bantuan modal usaha mikro.

Apa Saja Bentuk Bantuan Khusus Pengangguran?

- Bantuan Langsug Tunai

- Pelatihan kerja digital dan teknis

- Pendampingan wirausaha mikro

- Penempatan kerja melalui mitra dunia industri

Program ini merupakan bagian dari transformasi Digital Public Infrastructure (DPI) dan pemutakhiran data sosial melalui DTSEN, sehingga penerima lebih tepat sasaran dan transparan.

Kementerian Sosial juga berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Kementerian Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial daerah untuk mendukung kesiapan kerja masyarakat.