TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin mengatakan, program sekolah rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Hal ini disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

"Perlu saya sampaikan bahwa murid yang harus belajar di sini hanya dibatasi bagi keluarga miskin esktrim dan miskin," kata Agus dalam rapat.

"Atau kalau pada dataset, dipilih desil yang ke-1 dan ke-2. Kalau bisa ke-1, kalau masih ada slot maka desil yang ke-2," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa proses seleksi peserta tidak didasarkan pada kemampuan intelektual atau akademik, melainkan cukup berdasarkan kelengkapan administrasi.

"Namun, seleksinya diutamakan hanya pada administrasi saja, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik. Termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya misalnya 80 pun tidak masalah, itu harus diterima," ucapnya.

Meski demikian, dia menyebutkan adanya pengecualian pada aspek kesehatan.

Anak-anak dengan penyakit menular tidak akan ditolak, melainkan dirujuk untuk mendapatkan perawatan melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini, bukan ditolak menurut arahan Presiden Prabowo (Subianto) agar dijadikan perawatan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ungkap Agus.