TRIBUNNEWS.COM, TUBAN – Di tengah anjuran nasional untuk menanam cabai demi menekan harga pangan, petani di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban justru membuang hasil panennya ke sungai.

Bukan karena malas atau tak tahu cara menjual, melainkan karena sistem distribusi dan perlindungan pasar yang tak kunjung berpihak pada petani kecil.

Yasman (63), salah satu petani cabai, menyaksikan sendiri hasil jerih payahnya selama lebih dari dua bulan terbuang sia-sia.

Ia terpaksa memanen cabai lebih awal setelah lahan sawahnya terendam banjir luapan Bengawan Solo.

Namun ironi muncul ketika cabai muda yang ia panen tak mendapat tempat di pasar.

“Sudah dipanen atas saran tengkulak, tapi nyatanya harga jatuh. Dijual Rp 4.000 per kilo saja tidak ada yang mau beli. Akhirnya saya buang ke sungai. Sudah 7 kuintal,” kata Yasman dengan nada getir.

Banjir yang memaksa panen dini bukan kejadian pertama di Desa Kanorejo.

Setiap tahun, banjir datang tanpa solusi jangka panjang.

Para petani seperti Yasman tak hanya berhadapan dengan alam, tetapi juga dengan kebijakan yang gagal mengantisipasi kerugian berulang.

“Saban tahun selalu begini. Tapi tak pernah ada tindakan nyata. Padahal kami sudah tanam 7.000 batang cabai, dan kerugiannya bisa Rp 40 juta lebih,” ucap Yasman.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur, harga rata-rata cabai merah besar (CMB) di provinsi ini mencapai Rp 27.852 per kilogram.

Bahkan di Kabupaten Tuban sendiri tercatat tertinggi, yakni Rp 40.000 per kilogram.

Kasus ini menyoroti absennya sistem resi gudang, unit pengolahan hasil, hingga perlindungan harga dasar bagi komoditas hortikultura seperti cabai.

Dalam situasi banjir, panen dini seharusnya disambut dengan solusi penyimpanan, pengeringan, atau pengolahan dari pemerintah daerah. Sayangnya, semua ini tak tersedia di Kanorejo.

“Saya tidak tahu harus mengadu ke mana. Kami hanya ingin panen kami dihargai,” ujar Yasman lirih.