TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, dr Amalia Desiana dan Wakhid Jumali Lc gencar sosialisasi program sengkuyung piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Gerakan Masyarakat bayar Pajak Daerah (GEMPAR) PBB-P2 di Gedung B Lantai 3 BPPKAD setempat.

‎Sosialisasi program sengkuyung piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Gerakan Masyarakat bayar Pajak Daerah (GEMPAR) PBB-P2 diikuti 842 undangan yang terdiri dari camat, Lurah, Sekretaris lurah Kepala Desa , Sekretaris atau Bendahara Desa serta Direktur BUMDES atau BUMDESMA .

Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali memberikan pengarahan kepada para peserta. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan Sengkuyung Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Gerakan Masyarakat Bayar Pajak Daerah (GEMPAR) PBB-P2.

‎"Melalui sosialisasi ini juga diharapkan akan mendorong peningkatan dan akselerasi realisasi Pendapatan Asli Daerah," jelasnya, Selasa (20/5/2025).

‎Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara Aditya Agus Satria mengatakan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama di bidang Pembangunan Daerah. 

‎Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi andalan, apalagi dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa dana transfer khususnya DAU dari Pemerintah sudah ditentukan penggunaannya berdasarkan undang - undang atau disebut Mandatory Spending. 

‎Aditya mengatakan, Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah Tahun 2025 ditargetkan senilai Rp157.788.470.000, dan sampai dengan per tanggal 16 Mei 2025 sudah mencapai Rp41.155.617.534, atau sebesar 26.08 persen. 

‎“Kami optimis sampai dengan akhir tahun 2025 target akan dapat terealisasi sepenuhnya,” kata Aditya.

‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara yang sudah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mempersiapkan Opsen PKB dan Opsen Pajak BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. 

‎“Ini dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan opsen PKB dan Opsen BBNKB sudah masuk rekening Pajak Daerah mulai tahun 2025,” lanjutnya.

‎Sementara itu Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menegaskan bahwa saat ini Kondisi Keuangan Daerah masih bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,3 persen atau Rp464. 309.171.300 miliar.

‎Pajak Daerah masih menjadi yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 39,41 persen atau Rp164.220.115.300 dari target anggaran Tahun 2025.

‎Sedangkan dana Transfer dari Pemerintah Pusat penggunaanya sudah ditentukan peruntukannya atau disebut Mandatory Spending.

“Agar memberikan ruang fiskal yang longgar untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata dr. Amalia.

‎Bupati Banjarnegara juga menyampaikan bahwa Sengkuyung Prioritas Piutang Pajak Tahun 2025 lanjut Amalia, merupakan bagian dari kegiatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, sebagai tindak lanjut piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bulan Januari-Februari tahun berjalan yaitu Objek Piutang 11.136 unit kendaraan, Potensi PKB Rp2.573.320.000, Potensi Opsen PKB Rp1.623.884.500.

‎Dari Pemerintah Provinsi saat ini telah menyusun time schedule pelaksanaan program Sengkuyung Prioritas. Terkait dengan Gerakan Masyarakat bayar Pajak Daerah (GEMPAR) PBB-P2, Bupati Amalia memberikan instruksi dalam pelaksanaannya yaitu Pejabat terkait dari Bupati, Sekda, Kepala BPPKAD, Camat, Kades, Lurah untuk turun kelapangan memantau pelaksanaan kegiatan mulai 2-4 Juni 2025.

‎Ia juga meminta agar aktif menyampaikan dan mendorong desa untuk dapat memberikan informasi ke masyarakat sampai tingkat RT dan RW serta Meningkatkan penagihan piutang pajak untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke desa.

‎“Kami akan memberikan reward kepada Pemerintahan Desa atau Kelurahan yang melaksanakan program GEMPAR setelah dinilai oleh Tim Panitia, yang penyerahan rewardnya akan diberikan saat rangkaian acara pada peringatan hari Kemerdekaan RI,” imbuh Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana. (*)