Istana Kepresidenan menegaskan bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, termasuk desakan dari sejumlah fakultas kedokteran yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menanggapi kritik terbuka dari para akademisi kedokteran terkait kinerja Menkes.

Ia menyatakan pemerintah telah menerima aspirasi tersebut secara resmi dan juga memantau pemberitaan media.

“Nah, itu bagian dari evaluasievaluasi kami, tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sedang mempelajari substansi keluhan dari kalangan akademisi dan praktisi medis terhadap Menteri Kesehatan. Ia menyebut, semua masukan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi.

“Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kita mempelajari betul sekali lagi, kemudian masalahnya apa,” ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo mengingatkan agar ketegangan antara dunia medis dan pemerintah tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas.

“Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Desakan evaluasi terhadap Budi Gunadi Sadikin pertama kali mencuat dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Dalam pernyataan resminya, mereka menyayangkan gaya komunikasi publik Menkes yang dinilai tidak mencerminkan etika pejabat negara.

Menurut Guru Besar FK Unpad, Yoni Fuadah Syukriani, pernyataan Menkes kerap bersifat spekulatif, tendensius, dan dianggap menyerang profesi dokter secara menyeluruh.

Hal itu, katanya, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tenaga medis dan institusi pendidikan kedokteran.

“Dalam konteks demokrasi modern, komunikasi seorang menteri tidak sepatutnya menjadi alat framing kekuasaan, karena menjadi cerminan akal sehat negara,” ujar Yoni usai pembacaan Maklumat Padjadjaran di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Kota Bandung, Senin (19/5/2025).

Ia menyerukan kepada Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan ulang sosok pemimpin di Kementerian Kesehatan RI.