TIMESINDONESIA, JAKARTA – Proyek penulisan sejarah resmi Indonesia menuai kontroversi. Sejumlah kelompok masyarakat yang menamai diri Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) beberapa waktu lalu menghadiri RDPU di Komisi X DPR. 

Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Prof Agus Mulyana merespons sejumlah narasi yang disampaikan AKSI di Senayan. 

“Akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan pada suatu penampilan narasi mengenai respons terhadap penulisan sejarah Indonesia, kita belum menetapkan judulnya apa, apakah sejarah nasional Indonesia, apakah sejarah Indonesia, apa tonggak-tonggak sejarah Indonesia,” ujar Prof Agus Mulyana dalam sebuah Forum ‘Diskusi Penulisan Sejarah Indonesia 2025’ di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/5/25)

“Ini sudah cukup hangat reaksi-reaksi yang muncul dari yang kalau orang NU bilang radikal. Menolak karena akan mencuci dosa-dosa di masa lalu,” imbuh Prof Agus.

Prof Asep mengamini ada sejumlah kelompok yang menggaungkan kecurigaan, ketakutan atas proyek tersebut, namun kewajiban Kemenbud untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan. 

“Selalu dikesankan bahwa pemerintah ini lawan, kira kira begitu. Kami datang bukan hanya ke NU saja, tapi ke beberapa pihak. Satu kelompok yang datang ke DPR, yang bilang akan mencuci dosa masa lalu, saya kira ini perspektif yang boleh dikatakan menurut saya bid’ah. Bid’ah sejarah, sesat, masa kita ndak boleh menulis sejarah,” beber Prof Agus.

Lebih lanjut, proyek penulisan sejarah resmi ini dikerjakan oleh sebanyak 113 sejarawan dan sejumlah arkeolog. Pemerintah dikejar waktu sebab harus rampung sebelum 17 Agustus 2025. 

“Ini kan di era keterbukaan inilah kebetulan saya orang kampus. Saya bukan birokrat murni. Di sini kita sudah barang tentu tidak akan memuaskan sepenuhnya,” tegas Prof Agus.

Hadir juga dalam forum tersebut: Prof Susanto Zuhdi (Ketua Editor Penulisan Sejarah Indonesia 2025), pengurus bidang sejarah PBNU, dan lain sebagainya. Diskusi juga disiarkan lewat Youtube TV NU.