TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, meminta penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah harus transparan.

Djarot mencontohkan ketika Pemerintahan Presiden Soeharto atau yang dikenal Orde Baru melarang peringatan Hari Lahir Pancasila.

"Karena pemerintah waktu itu berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto, mengatakan Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni, itu dilawan dan itu diluruskan oleh para sejarawan," kata Djarot seusai peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

Oleh karena itu, Djarot mengingatkan agar penulisan ulang sejarah yang tengah dilakukan pemerintah harus berdasarkan fakta.

"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan history bukan story mereka yang menang tetapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR RI ini meminta agar penulisan sejarah harus dilakukan secara terbuka.

"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka," ucap Djarot.

Sebanyak 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, proyek ini bertujuan membangun kembali penulisan sejarah nasional yang selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi perspektif kolonial. 

Dengan melibatkan akademisi dari berbagai daerah, dia berharap sejarah dapat ditulis dengan pendekatan Indonesia sentris.

“Jadi kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia, kalau perspektifnya Belanda tidak ada penjajahan, ya mereka melihatnya beda,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).