TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyambangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kamis (12/6/2025).

Bukan tanpa alasan, Sherly meminta pendampingan demi memastikan program pembangunan di wilayahnya berjalan transparan dan bebas dari masalah hukum.

“Saya ingin memastikan Pemprov Maluku Utara bekerja sama erat dengan Kejaksaan Tinggi di daerah, demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sherly usai pertemuan.

Dalam diskusi tersebut, Sherly mengungkapkan dirinya mendapat wejangan dari Jaksa Agung, diantaranya  adalah pentingnya kolaborasi lintas lembaga demi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan tepat sasaran.

"Arahan dari beliau untuk memastikan Pemprov Maluku Utara bekerja sama baik dengan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Maluku Utara," kata Sherly kepada wartawan di Kantor Kejagung, Kamis (12/6/2025).

"Saling berkolaborasi bagaimana memastikan pemerintahan tata kelola yang transparan dan akuntabel dan juga memastikan pemanfaatan APBD, setiap rupiahnya dimanfaatkannya dengan baik sesuai dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga serta pemanfaatnya yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," tambahnya.

Sherly menyebut dalam pertemuan tersebut dirinya dan Jaksa Agung juga bersepakat agar pencegahan lebih baik daripada penindakan terkait proses hukum.

"Ke depan dalam pembuatan Pergub (Peraturan Gubernur) maupun SK (Surat Keputusan) kami akan terus berkonsultasi dengan pihak kejaksaan sehingga kami bisa mendapatkan legal opinion yang terbaik untuk memastikan kami Pemprov Maluku Utara selalu ada dalam koridor hukum yang benar," jelasnya.

Dia mengakui salah satu pertimbangannya hingga terjadinya konsultasi dengan Kejaksaan Agung yakni untuk mitigasi agar kesalahan di era sebelumnya tidak terulang lagi. 

Diketahui pada masa kepemimpinan Abdul Ghani Kasuba, terjadi korupsi anggaran hingga dirinya ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kunjungan ini untuk memitigasi, untuk tidak terjadi hal-hal demikian."

"Saya juga baru di bidang birokrasi dan pemerintahan jadi saya secara terus-menerus berkonsultasi bagaimana untuk memitigasi hal-hal yang di masa lalu supaya tidak terjadi lagi," tuturnya. 

Tak lupa, Sherly juga membeberkan hasil evaluasi setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah, salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan yang masih bertahan di angka 6 persen.

"Tapi ya memang masih menjadi PR untuk kemiskinan yang masih di angka 6 persen," ungkapnya.(*)