TIMESINDONESIA, TEGAL – Saat kerumunan keluarga dan masyarakat Kabupaten Tegal menyambut kepulangan jemaah haji tahun ini dengan sukacita, ada suara yang justru membawa nada suram.
Suara itu datang dari Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, yang menyoroti peran Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Tegal yang dianggapnya minim membantu jemaah dan lemah penguasaan Bahasa Arab.
Bukan sekadar kritik politik, pernyataan Fikri lahir dari keluhan jemaah yang merasa kurang mendapat pendampingan selama perjalanan spiritual mereka menunaikan rukun Islam kelima.
“TPHD di sana dikeluhkan karena tidak terlalu banyak membantu jemaah haji,” ujarnya saat ditemui di RM Joglo Selayu, Slawi pada Rabu 18 Juni 2025 menjelang memasuki Waktu Shalat Magrib.
Ibadah haji bukan lah perjalanan biasa. Menapaki tanah suci Makkah dan Madinah dalam cuaca yang kadang ekstrem, ribuan jemaah membutuhkan lebih dari sekadar tiket dan visa.
Mereka butuh pendampingan yang bisa memberi arahan teknis, dan memastikan logistik, hingga menjaga kesehatan fisik dan emosional, terutama bagi jemaah lansia atau yang sakit.
“Kadang kita bingung, harus ke mana saat kondisi tidak enak. Pendamping dari TPHD nyaris tidak ada yang menemani, jadi kalau pendampingnya aktif, mungkin banyak masalah bisa diatasi sejak awal.” ujar Fikri.
Sayangnya, peran TPHD di Kabupaten/Kota Tegal menurut Fikri tampak seperti halnya “stempel administratif” tanpa aksi nyata di lapangan. Padahal, TPHD garda terdepan yang seharusnya mengawal setiap langkah jemaah.
Sehingga peran TPHD ini sangat penting, mulai dari bimbingan ibadah, pengaturan logistik, hingga menghadapi kondisi darurat seperti kematian atau sakit di Tanah Suci.
“Kalau TPHD tidak berperan maksimal maka jemaah haji bisa mengalami kesulitan yang berujung pada ketidaknyamanan bahkan risiko kesehatan,” jelas Fikri.
Tak hanya selama ibadah berlangsung, pemulangan jemaah juga menjadi titik perhatian serius. Menurut Fikri, jadwal yang sering berubah mendadak dari Arab Saudi serta perlakuan yang kurang terjaga dapat menambah beban fisik dan mental jemaah.
DPR melalui Tim Pengawas Haji (Timwas) siap turun tangan mengawasi agar proses ini berjalan lancar dan aman, memperkuat harapan agar hak jemaah haji benar-benar terlindungi dari awal hingga akhir perjalanan.
Di tengah sorotan ini, Fikri menyambut baik wacana Presiden Prabowo yang ingin membangun “Kampung Haji Indonesia” di Makkah. Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu kendala bagi jemaah.
“Kampung Haji Indonesia harus dilengkapi fasilitas seperti rumah sakit khusus bagi jemaah Indonesia agar mereka mendapat layanan kesehatan lebih mudah dan fokus menjalankan ibadah,” ujar Fikri.
Selain itu, Fikri menegaskan pemerintah harus bersikap transparan soal skema pembiayaan haji. Mulai dari kategori A, B, C, hingga D, jadi masyarakat perlu mendapat informasi agar tidak ada kesalahpahaman soal hak dan kewajiban yang mereka terima.
“Pemerintah dan TPHD harus membangun profesionalisme dan keterbukaan agar pelayanan haji bukan hanya ritual semata, tapi juga wujud tanggung jawab negara terhadap warganya,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Fikri juga mengarisbawahi agar evaluasi bahwa masih banyak TPHD tidak mampu menguasai bahasa sehingga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi Mis Komunikasi
Fikri optimistis jika TPHD Kabupaten Tegal mau berbenah, mengelola dana haji secara jernih dan efisien, serta memastikan proses pemulangan aman dan terawat, maka era baru penyelenggaraan haji di Kabupaten Tegal yang bermartabat sudah di depan mata.
“Ini tentang hak rakyat dan kewajiban negara. Jemaah harus pulang bukan hanya selamat, tapi bahagia dan dihargai,” tutup Fikri. (*)
