TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dan bijaksana dalam membuka keran impor sapi hidup secara besar-besaran, baik untuk kebutuhan potong, penggemukan, maupun produksi susu.

Meski kebijakan ini ditujukan untuk menyetabilkan harga daging dan memenuhi kebutuhan protein masyarakat, Firnando menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pangan serta keberlanjutan peternakan nasional.

Menurut Firnando, impor sapi hanya boleh dijadikan solusi jangka pendek. Jika dilakukan tanpa perlindungan terhadap produksi dalam negeri, maka kebijakan itu justru berpotensi melemahkan sektor peternakan rakyat.

“Kami mendukung upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan daging dan susu nasional. Namun, jangan sampai ketergantungan pada impor justru mematikan usaha peternak rakyat yang selama ini sudah berjuang dengan segala keterbatasan," kata Firnando dalam siaran persnya, Minggu (22/6/2025).

Firnando mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pembangunan sistem peternakan nasional yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengembangan bibit sapi lokal unggul, penyediaan lahan dan pakan memadai melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta investasi dalam riset peternakan rakyat.

“Pastikan peternakan nasional terpenuhi dahulu, baru kita bicara impor," ujar legislator Partai Golkar ini.

Keberpihakan negara, kata dia, dapat tercermin dari pelibatan sektor koperasi dan UMKM dalam rencana impor sapi. 

"Kementerian teknis dapat memberikan kuota tersendiri bagi sektor koperasi dan UMKM sehingga sektor usaha ini juga dapat berkembang sebagai pelaku usaha yang mandiri dan mapan. Keberpihakan semacam ini sangat penting diberikan oleh negara," ucap Firnando.

Firnando menuturkan, rencana dan kebijakan impor selalu berkonotasi negatif di tengah masyarakat. Seringkali terdengar permainan gelap, kolusi dan korupsi. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah benar-benar transparan dan terbuka terkait rencana impor sapi ini. 

Firnando juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memperburuk neraca perdagangan sektor pangan jika tidak dibarengi dengan upaya serius meningkatkan produksi dalam negeri. 

"Kebijakan impor sapi seharusnya menjadi solusi darurat yang dikuti dengan roadmap yang jelas menuju ketahanan dan kemandirian peternakan nasional serta tata kelola impor yang akuntabel."

"Kami siap mengawal kebijakan strategis ini agar tidak hanya berpihak pada stabilitas harga semata, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang bangsa: berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” imbuhnya.