TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Staf Khusus Presiden RI periode 2019-2024, Angkie Yudistia mengatakan anak muda tak cukup hanya terlibat dalam pemungutan suara, kemudian pasif terhadap jalannya proses politik yang diputuskan para pemegang kekuasaan. 

Hal tersebut dia tegaskan dalam diskusi 'Politics Reborn, Suara Anak Muda: Udah Milih, Masa Nggak Bisa Ngatur' di Mergangsan, Yogyakarta yang dilaksanakan baru - baru ini. 

“Anak muda ini perlu untuk diakomodir. Kalau kita melihat pemerintah ataupun legislatif, masih memerlukan anak muda berada dalam sistem,” kata Angkie dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Angkie menilai, suara generasi muda selama ini masih terpinggirkan. Padahal, mereka memiliki daya dorong yang kuat untuk ikut membentuk kebijakan. 

Apalagi para generasi muda juga menjadi mayoritas pemilih dalam gelaran pesta demokrasi kemarin. Sehingga sudah seyogianya ikut terlibat atau dilibatkan pada ruang-ruang perumusan kebijakan hingga pengawas dalam implementasinya.

“Kami mendengarkan, berdiskusi, lalu mencari solusi. Anak muda harus bergerak secara konsisten. Dari keresahan menjadi gerakan, dan dari gerakan lahirlah kebijakan,” ungkap penulis buku Perempuan Tunarungu ini.

Waketum V DPP Partai Perindo ini juga menyebut target 30 persen keterwakilan perempuan belum tercapai, dan anak muda termasuk perempuan, harus diberi ruang lebih besar untuk bersuara.

Generasi Z dan milenial disebutnya juga menjadi pemimpin masa depan, maka suara mereka perlu dihadirkan dari sekarang. 

"Suara anak muda itu sekarang sangat penting," tegasnya.

Dalam diskusi yang sama, akademisi Hilma Fanniar Rohman menilai dengan bonus demografi saat ini, peran generasi muda menjadi vital dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Anak muda perlu terlibat aktif, bukan hanya di politik, tapi juga dalam ruang-ruang pembangunan di semua sektor.

"Peran anak muda hari ini sangat penting untuk membangun generasi emas di tahun 2045," tegasnya.