TIMESINDONESIA, KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unair Surabaya menggelar seminar hukum dengan tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani”, Selasa (24/6/2025).

Kegiatan yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo ini merupakan pengabdian masyarakat Program Studi Dokter Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Seminar hukum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Putu Agus Wiranata, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Ahmad Nuril Alam serta perwakilan Forkopimda, Dekan Fakultas Hukum Unair Surabaya Iman Prihandono, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unair Surabaya Dr. Agus Yudha Hernoko, para Dosen Fakultas Hukum Unair Surabaya dan Ketua Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair Surabaya Dr. Tonic Tangkau dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintah pada 24 kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan di wilayah Pemkab Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari beberapa narasumber diantaranya Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Diah Yuliastuti, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Putu Agus Wiranata dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair Surabaya Dr. Bambang Suheryadi.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan serah terima cinderamata (plakat) antara Sekda Ugas, Ketua PN Kraksaan Putu Agus Wiranata dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unair Prof Agus Yudha Hernoko.

Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Putu Agus Wiranata menyampaikan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan bersih melayani sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat mendoriong  pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.  

“Pemerintah yang transparan menciptakan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran dan penggunaan sumber daya publik. Transparansi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan sehingga terjadi kontrol sosial yang dapat mencegah praktik korupsi,” ujarnya. 

Putu menerangkan, menurut Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 (dari 100) dalam indeks persepsi korupsi tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memperkuat transparansi pemerintahan.

“Kegiatan seminar hukum pada hari ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair dan Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai bagian dari sinergitas antar Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi sekaligus sebagai bentuk Pengabdian bagi Masyarakat Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Ketua Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unair Surabaya dr. Tonic Tangkau menilai keterlibatan alumni dan akademisi adalah bagian dari komitmen Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini karena penguatan transparansi di tingkat pemerintahan daerah sangat penting demi menciptakan Indonesia yang bersih dan berintegritas,” urainya.

Sementara Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unair Prof Agus Yudha Hernoko menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. 

“Mahasiswa S3 kami memiliki kewajiban untuk aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian dan program ini sudah kami jalankan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan melibatkan alumni dan mahasiswa yang berada di luar negeri,” ungkapnya.

Menurut Agus, pihaknya datang membawa tim yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum, termasuk para alumni yang kini menjadi pengacara dan profesional di berbagai sektor hukum. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kami mendorong lahirnya klinik hukum desa, sebagaimana yang telah kami lakukan di Kabupaten Gresik. Klinik ini berfungsi seperti layanan konsultasi hukum spesialis, layaknya rumah sakit yang menangani pasien dengan dokter sesuai bidangnya. Di sinilah masyarakat bisa datang membawa masalah hukum mereka dan kami bantu mencari jalan keluarnya,” lanjutnya.

Agus juga membuka peluang bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang ingin melanjutkan studi hukum di Universitas Airlangga. Pihaknya meyakini peningkatan kualitas SDM adalah kunci untuk membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Bila memungkinkan, pihaknya siap menjalin kerja sama formal (MoU) antara FH Unair dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mendukung program pembangunan hukum daerah.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni semata. Indonesia hari ini sangat membutuhkan generasi yang cerdas secara hukum, bermoral dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Kami ingin turut mempersiapkan generasi muda Kabupaten Probolinggo agar siap menghadapi tantangan global dengan karakter dan integritas yang kuat,” harapnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan tema seminar hukum hari ini sangat relevan dengan upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Saat ini, isu korupsi masih menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi demokrasi dan keadilan,” katanya.

Untuk itu jelas Sekda Ugas, diperlukan komitmen yang kuat dan langkah-langkah nyata untuk mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh, guna menciptakan sistema pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel serta berintegritas tinggi.

“Seminar hukum ini menjadi sangat penting, karena tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel,” jelasnya.

Menurut Sekda Ugas, keterbukaan informasi publik di sisi lain merupakan kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan akses informasi yang mudah dan terpercaya, masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif.

“Dinamika yang saat ini berkembang, dengan banyaknya aduan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat seiring dengan era keterbukaan informasi publik, bisa menjadi bahan seminar hukum hari ini, sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi serta menjamin keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Sekda Ugas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, Pengadilan Negeri Kraksaan, Fakultas Hukum Unair Surabaya dan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unair Surabaya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. “Harapan kami semoga seminar hari ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas,” pungkasnya. (*)