TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritisi Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat yang belum berfungsi secara optimal sebagai pelabuhan penunjang distribusi logistik nasional.

Padahal, menurut politisi Gerindra yang akrab disapa BHS ini, pelabuhan Patimban ini diharapkan mampu memback-up Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini memiliki kapasitas 10 juta TEUs dan sudah terisi sekitar 6 juta TEUs. 

Dengan sisa kapasitas 4 juta TEUs, potensi kepadatan di Tanjung Priok sangat mungkin terjadi.

“Pertumbuhan trafik kontainer setiap tahun meningkat sebesar 4–6 persen, atau sekitar 300 ribu TEUs per tahun. Jika tren ini terus berlanjut dalam 15 tahun ke depan tanpa adanya antisipasi, Tanjung Priok dipastikan akan mengalami kelebihan kapasitas, baik dari sisi kapal maupun depo kontainernya, termasuk akses keluar-masuk pelabuhan yang bisa mengalami kemacetan parah, Ini yang disebut kongesti, dan bisa menghambat ekonomi nasional," ujar BHS, Minggu (29/6/2025).

Situasi ini, lanjut Kapoksi Komisi VII DPR-RI ini memperkuat urgensi untuk segera mengaktifkan Pelabuhan Patimban, untuk kepentingan distribusi logistik Industri di sekitar, karawang, subang.

Namun, hingga saat  ini belum ada satu pun kapal kontainer yang dilayani di pelabuhan tersebut. 

Dikarenakan crane dermaga maupun crane depo belum terpasang.

“Ini sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda, terlebih, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban telah mencapai Rp30 triliun, jauh lebih besar dibanding pembangunan pelabuhan lain seperti Makassar New Port, Ambon, Semarang New Port, dan Kuala Tanjung yang rata-rata biaya pembangunannya tidak lebih dari 5 triliun.  Tetapi pelabuhan tersebut telah beroperasi dan berproduksi, karena telah terpasang fasilitas utama seperti crane di depo container, dermaga maupun depo.” Tegas BHS

Oleh karena itu, sambung BHS, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketidakwajaran pembangunan pelabuhan patimban tersebut oleh pemerintahan era sebelumnya.

“Perlu diaudit. Pemerintahan saat ini harus melakukan audit atas pembangunan pelabuhan tersebut, karena sampai sekarang belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” kata BHS.

Padahal, lanjut BHS, saat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020, Pelabuhan Patimban ditargetkan mampu mengakomodasi 400 ribu TEUs. 

Seiring waktu, kapasitas tersebut seharusnya telah meningkat menjadi 7 juta TEUs pada akhir 2024 dan mencapai kapasitas penuh pada 2025.

Lebih jauh, proyek ini sejatinya merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga harus terintegrasi dengan PSN lainnya, seperti kawasan industri Subang Smart Politan.

"Namun hingga kini, integrasi tersebut disinyalir masih mengalami stagnasi dari sisi fungsional. Hal ini juga perlu menjadi perhatian dan bagian dari audit menyeluruh oleh pemerintahan yang tengah berjalan," tutup BHS.