TRIBUNJATIM.COM - Isi pembicaraan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pembicaraan itu disebut rahasia.

Pesan itu disampaikan oleh Prabowo sebelum pergi meninggalkan Indonesia.

Diketahui, Prabowo Subianto akan pergi ke Arab Saudi, Brasil, dan Prancis, hingga pertengahan Juli 2025.

Saat ditanya apa yang Prabowo sampaikan dalam perbincangan tersebut, Dasco enggan membeberkannya.

Meski begitu, Dasco menyebut pembicaraan itu dilakukan sambil tertawa.

"Haha, jangan, mau tahu saja. Itu percakapan rahasia. Tapi, kan tadi lihat kan, bicaranya sambil ketawa-ketawa kan," ujar Dasco, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/7/2025).

Awak media kembali menanyakan apakah ada pesan atau titipan khusus dari Prabowo selama ia menjalani kunjungan panjang ke luar negeri.

Namun, Dasco hanya membeberkan bahwa kepergian Prabowo itu sudah dibicarakan dengan Gibran.

"Kalau soal titipan pergi lama tentunya tadi sudah dibicarakan dengan Mas Wapres ya, kalau tadi ada deh yang dibicarakan," imbuh dia.

Sebelumnya, Prabowo telah bertolak ke Arab Saudi, pada Selasa (1/7/2025) sore.

Pantauan Kompas.com di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Prabowo terbang dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan PK-GRD.

Pada kesempatan ini, sejumlah pejabat turut mengantar Prabowo ke pesawat, di antaranya Wapres Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Mereka sebenarnya sudah membentuk barisan di bawah pesawat untuk mengantar Prabowo naik pesawat.

Namun, ketika sedang bersalaman sebelum masuk pesawat, Prabowo tiba-tiba putar balik.

Prabowo dan jajaran terlihat menghampiri pasukan defile TNI yang hendak berangkat ke Prancis untuk menghadiri Bastille Day pada 14 Juli 2025 mendatang.

Setelah itu, barulah Prabowo dan jajaran kembali ke arah pesawat.

Dalam perjalanannya, Prabowo terlihat berbincang cukup lama dengan Dasco.

Tampak pula Gibran di sebelah mereka, meski tidak terlihat aktif berbicara.

Peringatkan kinerja menteri

Presiden Prabowo Subianto memperingatkan agar para menterinya itu bisa bekerja secara cepat.

Menurut Prabowo, menteri yang tidak bisa bekerja cepat akan menerima akibatnya.

Pernyataan itu diucapkan saat meresmikan groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di kawasan Industri,  Karawang, Jawa Barat, pada Minggu, (29/6/2025).

"Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja," kata Prabowo.

Namun sejauh ini kata Presiden, kabinetnya bekerja dengan cepat dan baik.

Salah satu buktinya yakni dalam program hilirisasi sehingga Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi dapat dilakukan.

"Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik. Kerja dengan cepat," katanya.

Menurut Presiden, pemerintah akan bergerak dengan cepat dalam melakukan pembangunan.

Termasuk dalam proyek hilirisasi.

Hal itu sebagaimana yang diinginkan rakyat Indonesia.

"Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat," pungkasnya.

Akui kemiskinan sulit dientas

Presiden Prabowo Subianto mengakui jika angka kemiskinan di Indonesia kian melonjak.

Ada alasan yang disebut Prabowo kenapa hal itu terjadi.

Usai pernyataan itu, Indonesia menjadi sorotan dunia.

Terlebih, World Bank merilis data yang mengejutkan dan terkesan merendahkan Indonesia.

Sebab Indonesia ada di peringkat kedua Setelah Zimbabwe, terkait jumlah orang miskin.

Yakni dari sekitar 285 juta penduduk Indonesia, sekitar 68 persennya dinyatakan miskin.

Tentu ini bikin syok, hingga viral di medsos, dan memicu narasi buruk dari para netizen.

Terkait hal ini Presiden Prabowo Subianto coba meluruskan saat berpidato di forum The 28th St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Jumat (20/6/2025). 

Menurut Presiden Prabowo, kemiskinan di Indonesia sulit diberantas karena kekayaan hanya dikuasai segelintir elite. 

Kelompok elite itu terdiri dari pengusaha besar, pejabat, dan aktor politik.

Kolusi di antara mereka membuat masyarakat miskin terjebak dan sulit naik ke kelas menengah. 

“Ada bahaya di negara-negara berkembang seperti Indonesia dari apa yang kita anggap sebagai bahaya penguasaan negara,” kata Prabowo dikutip dari Kompas.com.

“(Yakni) kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik. Pada akhirnya, kolusi antara kelompok ini tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah,” lanjutnya. 

Prabowo menolak model ekonomi kapitalis dan sosialis. 

Ia memilih jalan tengah untuk menggabungkan sisi baik dari keduanya. 

Menurutnya, sosialisme murni gagal karena menciptakan ketergantungan. 

Sementara kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan. 

“Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak mau bekerja,” ujar Prabowo. 

“Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, menghasilkan hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil kekayaan,” sambungnya. 

Prabowo menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme. 

 Namun, ia menilai negara tetap perlu intervensi agar kelompok miskin tidak tertinggal. 

“Kita ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Ya, kita membutuhkan itu,” katanya. 

“Tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” tambahnya. 

Bank Dunia mengubah metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. 

Standar baru menggunakan purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. 

Perubahan ini berdampak besar terhadap data kemiskinan Indonesia. 

Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa. 

Dengan PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang. 

Sebelumnya, dengan PPP 2017, angka kemiskinan tercatat 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa.