Fraksi Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan RUU Big Beautiful yang diusulkan Presiden Donald Trump pada Kamis (3/7), memastikan RUU tersebut akan disahkan begitu diajukan kepadanya untuk ditandatangani pada 4 Juli, sesuai dengan tuntutan partai Republik yang menguasai mayoritas di Kongres AS.
RUU tersebut disetujui dengan mayoritas suara partai, dengan hasil akhir 218-214, di mana dua anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat yang menentang RUU tersebut.
RUU asli disetujui oleh Senat pada Selasa setelah beberapa perubahan, dengan Wakil Presiden JD Vance memberikan suara penentu, dan di voting kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk yang telah diubah pada Kamis (3/7).
Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump akan menandatangani RUU tersebut pada Jumat, 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS, tanggal simbolis yang digunakan untuk menegaskan besarnya kemenangan politiknya.
Beberapa anggota Partai Republik di DPR dan Senat secara khusus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa aspek RUU tersebut sebelum akhirnya tunduk pada Trump karena takut akan balasan politik.
Selama bertahun-tahun, Trump konsisten menepati janjinya untuk menyingkirkan anggota Partai Republik yang berseberangan dengannya, baik dengan mendorong mereka keluar dari partai atau memaksa mereka pensiun dini. Dinamika serupa juga terlihat menjelang pengesahan RUU ini. Contohnya, Senator Republik Thom Tillis mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebelum dia menentang RUU tersebut.
Selain membuat anggota Partai Republik menyetujui undang-undang yang diinginkannya, Trump juga membuat mereka meniru branding-nya, dengan semua orang menyebutnya "One Big Beautiful Bill" atau BBB.
Anggota partai Demokrat bersama sejumlah anggota Partai Republik menyuarakan keberatannya di setiap tahap pembahasan, bahwa RUU tersebut dipaksakan untuk disetujui oleh presiden tanpa memberi waktu yang cukup bagi anggota Kongres untuk membaca isinya. Di Senat, pembacaan publik atas RUU tersebut, yang didorong oleh fraksi Demokrat berlangsung hampir 16 jam.
Sebelumnya, RUU ini akan menetapkan pemotongan pajak bagi kalangan orang kaya menjadi permanen, sekaligus mengalokasikan triliunan dolar AS untuk belanja pertahanan, serta penahanan dan deportasi imigran. Di sisi lain, anggaran untuk layanan kesehatan bagi jutaan warga AS berpenghasilan rendah serta makanan bagi anak-anak di distrik sekolah miskin justru akan dipangkas.
Badan Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan memperkirakan bahwa bagian pemotongan pajak sebesar $4,5 triliun (setara Rp72 kuadriliun) dalam rancangan undang-undang, yang merupakan prioritas utama bagi Trump dan Partai Republik, akan meningkatkan pendapatan rumah tangga kaya hingga $12.000 (sekitar Rp144 juta) per tahun, tetapi akan berakibat pada kerugian $1.600 (sekitar Rp259 juta) per tahun bagi wajib pajak miskin akibat penarikan kembali bantuan kesehatan dan pangan.
CBO memperkirakan bahwa sekitar 11,8 juta warga Amerika berpenghasilan rendah akan kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan begitu Trump menandatangani RUU ini menjadi undang-undang. Sementara itu, sekitar 3 juta orang lainnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan pangan.
Persyaratan kerja dan rencana pembayaran bersama untuk layanan medis juga diperkenalkan sebagai langkah pemangkasan anggaran kesehatan, guna membiayai pemotongan pajak.
Potongan pajak untuk proyek energi terbarukan juga dihapus oleh Partai Republik yang mengklaim bahwa potongan tersebut sia-sia dan dananya lebih baik digunakan untuk hal lain. Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon menyebut langkah tersebut sebagai "vonis mati bagi industri angin dan surya Amerika Serikat dan kenaikan tak terhindarkan dalam tagihan utilitas."
Potongan pajak untuk pembelian kendaraan listrik juga akan berakhir pada September 2032.
Pendukung RUU ini berpendapat bahwa pemotongan pajak untuk korporasi dan bisnis akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan janji bahwa pada akhirnya semua lapisan masyarakat akan diuntungkan.
Penyalahgunaan sistem kesejahteraan telah berulang kali digunakan oleh Partai Republik sebagai alasan untuk memotong anggaran kesejahteraan, meskipun dalam media dan debat, mereka hanya menawarkan tuduhan anekdotal tanpa dukungan bukti konkret.
Selain pemotongan besar-besaran pada program kesehatan dan gizi dalam negeri, beberapa sektor pemerintah, khususnya pertahanan dan penegakan hukum imigrasi, akan mendapatkan peningkatan pengeluaran yang besar.
Sekitar $350 miliar (setara Rp5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dalam upaya mencapai tujuan Trump mendeportasi satu juta orang dari Amerika Serikat setiap tahunnya.
Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan $45 miliar (sekitar Rp729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.
Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini, dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional.
Selain itu, DoD akan menerima $1 miliar (sekitar Rp16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.
Banyak proyek lain juga akan didanai oleh RUU ini, termasuk rekening tabungan kelahiran yang disebut Partai Republik sebagai "Trump accounts", dan dana sebesar $40 juta (sekitar Rp648 miliar) untuk pembangunan "National Garden of American Heroes" versi Trump, atau taman bertema sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh konservatif pilihan sang presiden.
RUU ini juga mengenakan pajak pada remitansi dari imigran dan kembali menyerang pendidikan tinggi di AS dengan memberlakukan pajak baru atas dana abadi universitas. Sementara itu, pajak atas barang tertentu seperti peredam senjata api (gun silencers) dihapuskan.
RUU ini juga memangkas pendanaan untuk layanan aborsi, sementara eksplorasi ke planet Mars justru mendapat alokasi dana hingga miliaran dolar AS. Legislasi ini turut menaikkan plafon utang negara sebesar $5 triliun (sekitar Rp81.000 triliun), memungkinkan pemerintah untuk terus berutang.
Secara keseluruhan, Badan Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan bahwa RUU ini akan menambah defisit anggaran federal hampir $3,3 triliun (sekitar Rp53.460 triliun) dalam sepuluh tahun ke depan.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.
Diadaptasi oleh Cinta Zanidya
Editor: Rahka Susanto
